SORONG– Aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung seperti HMI, GMNI, PMII, PMKRI di Kantor DPR Kota Sorong, Selasa (2/9) berlangsung damai.
Dan untuk pertama kalinya, pimpinan dan anggota DPR Kota Sorong menerima massa pendemo di luar gedung dengan duduk lesehan berhadapan dengan massa. Sama-sama duduk lesehan di bawah Terik matahari, inilah yang diinginkan oleh massa pendemo agar para wakil rakyat itu juga merasakan apa yang dirasakan rakyatnya.
Dari sejumlah orasi yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan organisasi mahasiswa, diakhiri dengan adanya komitmen membuat nota kesepahaman dengan DPR Kota Sorong dalam pembentukan panitia khusus (Pansus) terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di Kota Sorong.
“Pembentukan Pansus untuk menginvestigasi kemudian mengantisipasi berbagai macam bentuk persoalan, termasuk isu lingkungan, isu demokrasi, hukum, HAM dan lain sebagainya, termasuk dinamika sosial,”ujar Ketua Badko HMI Provinsi Papua Barat Daya, Abdil Kadir Loklomin.
Dalam penyelesaian sebuah masalah, DPR semestinya memanggil unsur Forkopimda, dan mendengarkan apirasi masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa Cipayung hadir di tengah-tengah karena Forkopimda mematahkan aksi masyarakat dengan menganggap sebagai separatis dan makar. Sedangkan masyarakat, kata Abdul Kadir, menganggap pemerintah termasuk DPR adalah boneka Jakarta.
Sebelum membacakan nota kesepahaman pembentuk Pansus, Abdul Kadir Loklomin didampingu Ketua DPC GMNI Kota Sorong, Angky Dimara, Ketua HMI Cabang Sorong dan pimpinan organisasi mahasiswa lainnya mengatakan, nota kesepahaman itu tidak memberatkan secara personal dari anggota dewan tapi merupakan komitmen dan konsistensi bahwa pada setiap kampanye datang ke masyarakat sebagai wakil rakyat maka kini diuji di nota kesepahaman tersebut.
“Dan kalau ini tiak dilakukan sesuai yang disepakati maka kita akan minta kepada partai politik untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) kepada seluruh anggota DPR Kota Sorong,”ujar Abdul Kadir yang disahut massa di belakangnya dengan berteriak “setujuu”. “Hidup Mahasiswa”, disahut “hidup”.
Dalam nota kesepahaman antara Cipayung, OKP-OKP dengan DPR Kota, pasal 1, disebutkan bahwa nota kesepahaman bertujuan menegaskan komitmen bersama untuk merespon persoalan sosial di Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong.
“Kedua, membentuk panitia khusus sebagai wadah kerja kolaboratif dan merumuskan Solusi kongkrit, transparan dan berkeadilan sosial,”ujar Abdul Kadir dengan lantang.
Sementara itu, sembari duduk lesehan dihadapan massa pendemo yang juga duduk lesehan, Wakil Ketua I DPR Kota Sorong, Michael Ricky Taneri mengatakan bahwa nota kesepahaman yang diajukan untuk pembentukan Pansus disanggupi oleh seluruh anggota Dewan.
“Tapi kami juga butuh hal yang jelas, bahwa tuntutan yang disampaikan harus tertulis, jelas. Supaya saat kita bertandatangan, kami tahu apa yang ditandatangani. Jadi sebisa mungkin tertulis dulu baru kita tandatangan. Tapi percayalah, kami semua akan transparan mungkin. Memang permintaan ini kenapa kami langsung menyanggupi karena itu yang memang kami lakukan selama ini,”ujar Ricky Tanery.
Dalam menandatangano nota kesepahaman pembentukan Pansus, Ricky Taneri minta agar perwakilan Cipayung ada yang hadir pada setiap pembahasan Pansus.
“Sama-sama komitmen, karena posisi seperti ini, pasti teman-teman di satu sisi akan melihatm bahwa kok kami kerja tapi kok tidak ad ahasil dan lain-lain, maka pada saat Pansus ini dibuat saya berharap teman-teman mengirim perwakilan untuk ada di setiap rapat,”ujar Ricky Taneri.
Usai menyampaikan aspirasinya dengan tertib, sekitar pukul 15.00 Wit, para mahasiswa yang demo pun bergerak meninggalkan Kantor DPR Kota Sorong. Sebelumnya dalam aksi demo damai, mahasiswa yang tidak mau ditunggangi oleh kelompok manapun jalan kaki, longmarch dari Kampus Unamin melewati jalan utama menuju Kantor DPR Kota Sorong. (ros)
