4 Keterwakilan Perempuan dari Kota Sorong, 1 Diantaranya Bukan Asli Suku Moi
SORONG-Seleksi Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya diwarnai aksi demo terkait penolakan dari masyarakat adat, khususnya Suku Moi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Adat MOI Bersatu. Mereka menuntut agar panitia lakukan seleksi dengan benar.
Perempuan suku Malamoi yang merupakan suku asli di Kota Sorong mendatangi Kantor kantor Wali Kota Sorong mereka protes karena 4 kandidat dari perwakilan perempuan Kota Sorong seluruhnya bukan Asli Suku Moi, mereka minta agar panitia segera menggantikan atau menggugurkan 1 calon anggota MRP dari 4 nama tersebut karena bukan Suku Malamoi.
“Kami minta agar perempuan Maybrat yang ikut seleksi lewat kuota Kota Sorong, harus segera digugurkan,” kata Kepala Biro Perempuan Moi LMA Malamoi Dr.Barbalina Osok,SE.MSi di depan Aula Samu Siret Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (17/5).
Selain itu, Barbalina menegaskan, anggota MRP jalur perempuan di Kota Sorong sepenuhnya adalah hak srikandi Moi.
“Ada 4 keterwakilan perempuan. Kami punya anak Moi ada 3 yang sudah lolos itu tetap, dan bagi 1 perempuan Maybrat harus digugurkan,” tegasnya.
Menurutnya, Panitia Pemilihan MRP harus bisa melihat hak sulung dari perempuan Moi dalam seleksi.
“Kami tidak pernah ikut tes MRP dari kultur Maybrat dan harusnya kalian datang di tempat kami bisa menghargai hak kultur kami perempuan Moi,” ujarnya.
Barbalina berharap, Panitia harus segera mengeluarkan surat pernyataan agar menggugurkan perempuan di luar Moi dalam seleksi MRP di Kota Sorong.
Dari Pantauan Radar Sorong, meski hujan hingga berhenti para pendemo tetap bertahan hingga pakaian mengering di badan. Tujuan mereka agar ada jaminan bahwa yang bersangkutan harus dikeluarkan dari calon MRP PBD.Sehingga, Perempuan Moi memberikan syal berupa kain adat dan dikalungkan ke leher Ketua Panitia Pemilihan MRP PBD Provinsi Papua Barat Daya Hanike Monim.
“Kain adat sebagai pertanggung jawaban. Kepercayaan perempuan Moi terakhir di Ketua Panitia Pansel,” ujarnya.
Dikatakan bahwa, kini perempuan Moi sudah tak lagi mempercayai orang lain di dalam Panitia Pemilihan MRP PBD. Karena dalam tahapan seleksi tiba-tiba muncul nama perempuan lain yang bukan suku Moi tanpa mengikuti proses.
“Adanya kain adat dan doa, harusnya Ketua Panitia kerja lurus serta kerja jangan belok. Kalau Ketua Panitia adalah perempuan Papua maka ko harus kerja baik, dan selalu memperhatikan hak kami,” tegasnya.
Namun karena proses seleksi sudah berlanjut ke Provinsi Papua Barat Daya maka permintaan pendemo ditolak dan aksi adu mulut pun terjadi, namun panitia seleksi memastikan bahwa akan memperhatikan permintaan perempuan suku Moi.
“Kami tidak bisa, karena proses seleksi telah berjalan. Mama-mama tenang karena dari 4 itu hanya akan ada 1 nama yang terpilih,” tegas Ketua Pansel MRP PBD, Hanike Monim.
Saat ini proses seleksi Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya sudah sampai pada tahap pemeriksaan bebas narkoba, setelah melaksanakan psikotes, selanjutnya akan dilaksanakan tes wawancara.(zia)
