SORONG – Provinsi Papua Barat Daya mencatatkan capaian signifikan dalam perlindungan kesehatan masyarakat setelah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 98 persen dan berstatus Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk Papua Barat Daya telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan status kepesertaan aktif. Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Kota Sorong, Pupung Purnama, dalam kegiatan Media Gathering yang digelar di Vega Hotel Sorong, Kamis (18/12).
Pupung menjelaskan bahwa wilayah kerja BPJS Kesehatan Kota Sorong mencakup seluruh Provinsi Papua Barat Daya, yang terdiri dari lima kabupaten, satu kota, serta satu pemerintah provinsi.
“Alhamdulillah, dengan dukungan penuh pemerintah daerah, capaian kepesertaan JKN di Papua Barat Daya telah mencapai 98 persen, termasuk tingkat keaktifan peserta. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Papua Barat Daya telah terlindungi Program JKN,” ujarnya.
Menurutnya, peran aktif pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi sangat membantu dalam mendaftarkan masyarakat yang belum masuk dalam segmen kepesertaan tertentu untuk menjadi peserta JKN yang ditanggung pemerintah, dengan status kepesertaan yang dapat langsung aktif.
“Kami sangat mengapresiasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, karena capaian UHC Papua Barat Daya saat ini telah berstatus UHC prioritas,” tambah Pupung.
Dari sisi pelayanan kesehatan, Pupung menyebutkan bahwa jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Papua Barat Daya saat ini mencapai 123 fasilitas, meningkat dari sebelumnya 122. Ke depan, BPJS Kesehatan akan terus mendorong penambahan FKTP, khususnya klinik pratama.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga berharap adanya peningkatan jumlah tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi. Sementara untuk penambahan Puskesmas, masih berada pada tahap perencanaan dan proses.
Sementara itu, untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), saat ini terdapat 10 rumah sakit dan satu klinik utama, yakni Klinik Prodensia, yang telah bekerja sama dalam Program JKN.
“Ke depan, kami berharap pembangunan rumah sakit di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat dapat segera diselesaikan dan dikerjasamakan dalam Program JKN. Saat ini prosesnya masih berjalan, sehingga kedua kabupaten tersebut belum masuk dalam daftar fasilitas yang bekerja sama,” jelasnya.
Pupung menilai kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait aksesibilitas layanan kesehatan di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat, yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.
“Namun, hingga saat ini proses tersebut terus berprogres,” tutupnya.(*/zia)
