JAKARTA- Sebanyak 260 pelabuhan di Indonesia akan menerapkan digitalisasi untuk menutup celah korupsi. Saat ini tercatat baru ada 14 pelabuhan yang sudah menerapkan digitalisasi secara penuh.
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, digitalisasi dapat menutup celah korupsi di pelabuhan. Lewat digitalisasi, birokrasi di pelabuhan bisa dipangkas sehingga aksi korupsi bisa dihindari.
“Semakin lama dia (kapal) di pelabuhan, semakin berbelit, kita percaya korupsinya ada di situ,” katanya dalam konferensi pers peluncuran kanal Jaga Pelabuhan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2023),
Nantinya pihak terkait di pelabuhan digabung dalam satu sistem. Hal ini akan mempermudah pelayanan kepada pengguna pelabuhan. Menurutnya birokrasi yang berbelit membuat kapal-kapal besar enggan sandar di Indonesia. “Kapal-kapal yang gede-gede nggak mau mendarat ke Indonesia karena nggak jelas perginya kapan,” tuturnya.
Salah satu yang menjadi tantangan digitalisasi adalah, terdapat 16 lembaga yang punya wewenang di pelabuhan. Perbedaan jam pulang kerja saja bisa mempengaruhi kedatangan atau keberangkatan kapal.
“Saya pikir susahnya ada 16 lembaga di pelabuhan. Jam pulangnya saja beda-beda. Memang kita bisa suruh itu kapal harus berlabuh jam berapa, kan nggak. Kalau berlabuh jam 6, badan karantina pulang jam 5, besok baru diperiksa. Semakin lama kapal sandar, semakin mahal tarifnya. Semakin ogah orang datang ke Indonesia,” jelasnya.
Adapun 260 pelabuhan yang ditargetkan menerapkan digitalisasi termasuk juga pelabuhan yang tidak resmi. “Harapannya seluruh Indonesia ini semua pergerakan kapal akan digital. Ketahuan dia bikin apa, berapa banyak. Karena pelabuhan ini bukan hanya pelabuhan resmi kayak Tanjung Priok dan lainnya,” pungkasnya. (ara/detik.com)
