Warga Diminta Berikan Data Yang Sebenarnya.
SORONG – Sekretaris Utama BPS RI, Ir.Atqo Mardiyanto,M.Si didampingi Pemerintah Kota Sorong yang diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hj.Gamar Malabar,S.Sos,MM membuka kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Daerah (Rakortekda) Long Form Sensus Penduduk 2020 Lanjutan BPS Kabupaten/kota se-Papua Barat, Rabu (18/5) di salah satu hotel di Kota Sorong.
Sekretaris Utama BPS RI, Ir.Atqo Mardiyanto,M.Si mengatakan bahwa BPS di tahun ini ditugasi oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan sensus penduduk lanjutan atau namanya Long Form.
“Nah kegiatannya banyak, salah satu kegiatan Rakortekda ini,” katanya usai membuka acara tersebut.
“Yang dibahas strategi apa, langkah-langkah apa, kemudian seperti apa nanti di lapangannya. Nah, ini dibahas semua di rakorda ini dan ini diikuti oleh yang nanti akan melaksanakan di kabupaten/kota seluruh Papua Barat,” sambungnya.
Ia juga mengatakan bahwa Petugas Sensus Penduduk sudah siap, sudah dilatih juga dengan perlengkapannya semua sudah lengkap.
“Mulai tanggal 15 Mei sudah mulai ke lapangan dan nanti sampai 30 Juni. Jadi satu setengah bulan,” ujarnya.
Menurutnya, Biasanya dalam melakukan sensus penduduk, kendalanya ada dua. Yakni pertama kendala geografis, apalagi Papua kan banyak geografis yang sulit. Kemudian yang kedua namanya sensus ini harus bertemu dengan masyarakat, atau dengan responden.
“Nah, ketemu dengan responden juga saat ini nggak gampang kan, padahal waktunya terbatas. Satu setengah bulan harus selesai. Sedangkan Data yang di Papua Barat sekitar 49.000 rumah tangga atau keluarga harus didatangi semua. Nah itulah salah satu dari kendalanya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk Long Form ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia hampir bersamaan. Hanya waktunya saja yang berbeda.
“Ada yang kemarin sudah mulai dari tanggal 9 Mei, ada yang masih jalan, nanti terakhir tanggal 23 Mei di seluruh provinsi,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa Agak sedikit berbeda antara data sensus penduduk dengan data pemilu.
“Nanti data pemilu itu dari KPU dengan Kemendagri atau Capil. Kalau pemilu itu kan datanya harus semua. Nah sensus ini hanya sampel sehingga yang data untuk sensus penduduk ini adalah untuk data-data demografik utamanya. Jadi agak berbeda sedikit dengan data pemilu,” jelasnya.
Lanjutnya, Di BPS ada 3 sensus, yang berakhiran angka 0 itu sensus penduduk, yang berakhiran angka 3 nanti di 2023 itu sensus pertanian, kemudian nanti ada lagi yang berakhiran angka 6 itu sensus ekonomi.
“Kita sensus memang ada tiga ini tapi berbeda cakupannya,” ujarnya.
Kepada Masyarakat Papua Barat khususnya Kota Sorong, Ia mengimbau supaya masyarakat ketika sensus penduduk dilaksanakan agar dapat bekerja sama untuk memberikan data yang diminta atau diinginkan oleh BPS.
“Sensus penduduk ini akan berhasil, kalau yang menjadi responden mau memberikan informasi atau data sesuai dengan kondisinya. Kita juga berharap nanti kalau ada petugas sensus datang maka masyarakat yang di Papua Barat tolong disambut dengan memberikan data yang sesuai,” pungkasnya.
Sementara itu, atas nama Pemerintah Kota Sorong, Staf Ahli Wali Kota Sorong Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hj.Gamar Malabar,S.Sos,MM kepada Radar Sorong mengatakan, Pemerintah Kota Sorong mendukung kegiatan sensus penduduk yang akan dilakukan di Kota Sorong.
“Ini sangat baik. Kami menyambut baik karena kegiatan ini positif. Jadi kami Pemerintah Kota Sorong mengimbau masyarakat agar dapat bekerja sama meluangkan waktu dan memberikan keterangan yang sesuai yang ada pada mereka ketika ditanyai oleh petugas sensus penduduk,” ujarnya. (zia)
