—–Soal Pembelian BBM Berbasis Digital, Website My Pertamina—-
MESKI pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan aplikasi website Pertamina belum berlaku untuk wilayah Maluku-Papua dan Papua Barat, namun perhatian warga mulai tertuju dengan aturan baru ini.
Suasana di SPBU masih seperti biasanya, pengendara masih membayar dengan menggunakan uang tunai.
Pantauan Radar Sorong, di SPBU Sorong Pusat (Sorpus) pengendara masih mengantri dan melakukan pembayaran dengan uang cash. Belum terlihat penggunaan aplikasi My Pertamina untuk mendaftarkan diri ketika hendak membeli BBM.
Meskipun belum diberlakukan aplikasi website My Pertamina, namun nyatanya sudah membuat pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Sebab, tidak semua masyarakat setuju dengan penerapan aplikasi tersebut.
Salah satu sopir truck, Taju, mengatakan, “kebijakan Pertamina untuk penggunaan aplikasi My Pertamina, itu merepotkan sebab tidak semua sopir atau pengendara gunakan Smart Handphone. Saya saja hanya gunakan handphone biasa,”ujarnya.
Sementara pengendara lainnya, Taufik dalam tanggapan mengatakan, “Saya tidak masalah. Mungkin lebih bagus (gunakan aplikasi), karena bisa menghindari truk atau mobil yang biasa tap atau mengambil BBM berlebihan”.
Tanggapan positif yang setuju dengan penggunaan aplikasi webisite MyPertamina, dilontarkan salah satu mahasiswa, Abdul. “Ini merupakan sebuah terobosan baru, dimana satu langkah uji coba agar memastikan kendaraan yang layak untuk mengisi BBM yang bersubsidi dan yang non subsidi. Aplikasi ini bisa dikategorikan sebagai barometer untuk mengukur itu,”ujarnya.
Namun menurutnya, Pertamina harus melihat kondisi di Indonesia bagian Timur, dimana masih banyak masyarakat yang belum bisa menggunakan smart Handphone, sehingga seharusnya dalam membuat suatu terobosan baru, Pertamina harus memudahkan masyarakat, khususnya di Kota Sorong.
Karena fenomena di Kota Sorong masyarakat ketika membeli Pertalite ataupun solar harus antrian panjang berhari-hari apalagi dengan menggunakan aplikasi, tentu akan membuat fenomena sosial baru dan yang ditakutkan akan membuat kericuhan ditengah masyarakat.
“Kita sudah dorong ke Pertamina maupun DPRD Kota Sorong untuk kemudian segera mengundang pihak terkait, misalnya Dinas Perhubungan, Eksekutif, Legislatif, Pertamina hingga kepolisian untuk membentuk tim satgas agar bisa menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM, karena setiap hari pasti ada antrian panjang,”tandasnya.
Jadi, pentingnya membentuk Tim Satgas sehingga semua elemen terlibat, contohnya Dinas Perhubungan, dapat menentukan bahwa kendaraan dapat beroperasi beberapa Km dan layak atau tidak. “Karena, berdasarkan hasil observasi kita lihat ada kendaraan yang tidak layak namun digunakan untuk mengisi BBM dengan jumlah yang banyak,”pungkasnya.(juh)
