SORONG – Berdasarkan indikator perubahan harga kabupaten kota se-Indonesia, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Hj. Suhajar Diantoro, M.Si mengatakan bahwa bawang putih, cabai merah dan daging ayam ras menjadi penyumbang kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) bahan pangan, di Kabupaten/Kota.
“Sedangkan untuk provinsi, cabai merah, daging sapi, dan udang basah menjadi penyumbang kenaikan IPH,” katanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, yang diikuti Pj. Wali Kota Sorong, George Yarangga, A.Pi.MM bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Sorong melalui zoom meeting, di Ruang Rapat Wali Kota Sorong.
Kendati demikian, lanjutnya jika dibandingkan dengan data minggu lalu, terjadi penurunan di tingkat provinsi dan kota untuk tiap-tiap bahan pangan tersebut, kecuali bawang putih. Pada minggu lalu, kenaikan cabai merah terdapat di 9 provinsi, sedang minggu ini hanya ada di 6 provinsi.
“Ini berarti ada kemajuan di minggu ini. Daging sapi minggu lalu naik di 8 provinsi, minggu ini hanya 6 provinsi. Cabai merah minggu lalu naik di 178 kabupaten kota, sekarang hanya 158. Berarti sejumlah kabupaten kota mampu menurunkan harganya,” jelas Sekjen.
Selain itu, Sekjen mengatakan bahwa daging ayam ras mengalami kenaikan di 113 kabupaten/kota pada minggu lalu, sedangkan minggu ini kenaikannya hanya berada di 94 kabupaten/kota. Lain halnya dengan bawang putih yang sedikit mengalami kenaikan di sejumlah kabupaten/kota.
“Berdasarkan data, bawang putih pada minggu lalu hanya naik di 83 kabupaten kota. Namun pada minggu ini naik di 89 kabupaten kota, sehingga terdapat penambahan 6 kabupaten kota yang sebenarnya mampu mengendalikan bawang putihnya pada minggu lalu,” katanya.
Menurutnya, bahwa turunnya harga-harga sampai ke level minus untuk daerah-daerah produksi, harus menjadi perhatian bersama.
“Misalnya daerah penghasil telur yang turun sampai minus. Berarti petani telur yang rugi. Jadi inflasi adalah menjaga kestabilan harga jual. Menguntungkan petani, tapi harga beli juga mampu ditopang oleh kemampuan daya beli konsumen,” ungkapnya.
Dikatakan, jika harga terlalu rendah, maka petani tidak mendapat keuntungan. Sebaliknya, jika harga terlalu tinggi, konsumen tidak mampu membeli. Oleh karenanya, tiap daerah harus mampu mengendalikan kestabilan harga.
“Jadi tolong waspada juga untuk yang deflasi, terutama daerah-daerah produsen,” tegasnya.
Sekjen menambahkan bahwa Untuk tingkat inflasi terendah di berbagai negara, lanjut Sekjen, Indonesia berada pada urutan 11 dengan angka inflasi sebesar 3,52% setelah sebelumnya sebesar 4%. Sedangkan urutan pertama adalah adalah Tiongkok 0%, Swiss 1,7%, Spanyol 1,9%, Arab Saudi 2,7%, Korea Selatan 2,7%, Kanada 2,8%, Amerika Serikat 3%, Brasil 3,16%, Rusia 3,2%, dan Jepang 3,3%.
“Indonesia masuk dalam kelompok ketiga negara yang mampu kendalikan inflasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Sorong, George Yarangga, mengatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sorong harus segera turun ke lapangan, untuk melihat dan mengecek secara langsung bagian-bagian penyumbang inflasi di Kota Sorong.
“Seperti bandara, pelabuhan, tempat penjualan ikan, ayam ras, dan lainnya. Ini harus kita lakukan agar rilis inflasi bulan Juli nanti, mudah-mudahan kita bisa turun dari 4,6% turun ke 3%. Kalau tahun 2022 kita mendapat Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 10 miliar, semoga tahun ini kita juga mendapat DID lagi,” katanya usai mengikuti rakor.
Pj Wali Kota berharap, pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat terus bersemangat. Selain itu, pimpinan OPD harus banyak melakukan koordinasi. Menurutnya, jaman sudah berubah dan tiap OPD harus mempunyai banyak inovasi.
“Ini penting karena Kota Sorong adalah barometer. Kota Sorong punya banyak sumber daya manusia yang unggul. Kita tetap semangat,” pungkasnya.(zia)
