SORONG -Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Kerawanan Keamanan Nasional, Tim Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Republik Indonesia (RI) berkunjung ke Provinsi Papua Barat Daya (PBD) sebagai salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB).
Hal tersebut guna mendapatkan informasi dan data tentang kondisi ketahanan nasional termasuk penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya.
Kunjungan Tim Setjen Wantannas RI dipimpin langsung Wakilnya Laksma TNI F.Y. Nevy Dwi S, ST didampingi Kol Mar Aris Mudian,MM. Kol Sus Agus Suharto, M.Si. Kol Kav Rahman, S.Pd.M.Sc. Susi Hendrawati. Kriswanto. Reno Ardiansyah,S.Kom. dan May May Maysarah M. Han.
Kedatangan Tim Setjen Wantannas RI disambut baik Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Ir.Edison Siagian,M.E.
Dalam pertemuan tersebut, Pj Sekda Provinsi Papua Barat Daya Ir.Edison Siagian,M.E memaparkan kondisi Provinsi Papua Barat Daya, terkait penyelenggaraan pemerintahan.
“Tim Setjen Dewan ketahanan nasional mengunjungi Provinsi Papua Barat Daya, karena mau lihat penyelenggaraan pemerintahan di DOB. Salah satunya kita. Yang mereka lakukan adalah menjaring informasi, lewat diskusi ini. Hal-hal yang di jaring adalah terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (IPOLEKSOSBUD) di Provinsi Papua Barat Daya,” jelasnya.
“Apa yang terjadi di sini, makanya tadi diskusi misalnya terkait ekonomi, terkait budaya bahkan yang ditanyakan terkait konflik. Nah kita memberikan informasi yang sewajarnya, sehingga ini menjadi masukan buat mereka ketika nanti mereka membuat rekomendasi kepada pemerintah pusat. Sehubungan dengan kondisi terakhir yang ada di Papua Barat Daya,” jelasnya.
Hal-hal itu, kata Edison perlu diketahui oleh semua orang supaya kebijakan yang diambil nanti akan menjadi lebih tepat.
“Termasuk yang berhubungan dengan persiapan Pemilu 2024. Mereka menanyakan gimana ada masalah atau, dan sampai saat ini masih masih on track. Sehingga mudah-mudahan bisa lancar,” harapnya.
Dikatakannya bahwa Ekonomi, Sosial, Budaya menjadi sesuatu yang penting buat kita, misalnya infrastruktur, pelayanan dasar, supaya IPOLEKSOSBUD itu kondusif.”Jadi kami dari pemerintah provinsi berusaha untuk bagaimana menyediakan layanan publik yang baik, infrastruktur dilengkapi,” ujarnya.
Menurutnya, Karena segala hal yang ada Indonesia ada pembagian kewenangan. Ada yang menjadi kewenangan pusat, kewenangan provinsi, dan ada yang menjadi kewenangan kabupaten/Kota.
“Kita nggak bisa tabrak ini semua, tapi koordinasi jelas. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dan kota yang ada di sini,” katanya.
Sementara daerah rawan konflik seperti di Kabupaten Maybrat, Pj Sekda menambahkan hanya saja hal-hal yang berkaitan dengan sosial, politik dinamis di sana. Yang mana menggambarkan bahwa orang-orang di Maybrat mungkin lebih spontan responnya terhadap situasi yang ada, entah itu soal politik, ekonomi dan sosial.
“Yang jelas di sana lebih responsif menurut Staf Ahli Gubernur Papua Barat Daya. Jadi selama kita semua bisa memfasilitasi itu dengan baik, saya pikir akan lebih baik,” pungkasnya.
“Kemensos pernah memberikan bantuan kepada para pengungsi yang telah kembali. Bantuan tersebut dalam rangka situasi sosial yang ada disitu (Maybrat). Sehingga masyarakat di Maybrat perlu dibantu. Baik dari logistik maupun hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan,” sambungnya.(zia)
