SORONG-Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Dr.Drs.Muhammad Musa’ad,M.Si melakukan pertemuan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia beberapa waktu lalu, guna membahas tentang data agregat atau data Provinsi Papua Barat Daya yang belum terpisah dari Provinsi Papua Barat.
Hal tersebut dikatakan Plt Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya, Eksan Musaad,SE.M.Si kepada Radar Sorong, Jumat (23/6).
Dikatakannya bahwa Provinsi Papua Barat Daya yang terbentuk melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 2023 membuat Indonesia kini memiliki 38 provinsi. Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi hasil pemekaran yang disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 17 November 2022.
“Sehingga tanggal 22 Juni 2023, BPS RI menerima kedatangan Pj Gubernur Papua Barat Daya, bapak Muhammad Musa’ad beserta jajaran untuk beraudiensi yang disambut oleh Deputi Bidang Statistik Sosial, Ateng Hartono dan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini. Kemudian Sestama BPS, Atqo Mardiyanto menerima audiensi Pj Gubernur PPBD di ruang tamu VIP Gedung 3 BPS,” katanya.
“Ada 3 isu yang disampaikan dalam audiensi tersebut, yaitu terkait Data Provinsi Papua Barat Daya yang masih belum terpisah atau masih agregat dengan data di Provinsi Papua Barat, terkait Kota Inflasi dan terakhir terkait rencana pembangunan kantor BPS Provinsi Papua Barat Daya,” sambungnya.
Dikatakan bahwa Provinsi Papua Barat Daya telah terbentuk sehingga data agregat khusus Provinsi Papua Barat Daya juga sudah harus ada.”Sehingga dari pihak BPS mengatakan bahwa nanti ditangani oleh BPS Kota Sorong karena kantor BPS Provinsi Papua Barat Daya belum ada,” jelasnya.
Ia menambahkan untuk poin kedua yakni Menjadikan kota inflasi, ada 3 daerah yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan.
“Tiga daerah tersebut karena dilihat dari jumlah penduduk, aktivitas perekonomian sangat tinggi, jalur distribusi. Nah, Kota Sorong menjadi jalur distribusi, jumlah penduduk dan perekonomian tinggi. Kemudian Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan karena 2 kabupaten tersebut secara konektivitas terhubung ke arah Maybrat dan Tambrauw. Jadi ada dampak ekonomi, yang representatif,” jelasnya.
Pembahasan Ketiga, kata Karo Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya, bahwa Pembangunan Kantor BPS Provinsi Papua Barat Daya.
“Jadi baru rencana akan dibangun kantor BPS Provinsi Papua Barat Daya. Tapi itu dari BPS pusat masih rencananya,” pungkasnya.(zia)
