JAKARTA – Komisi II DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang pemekaran Papua jadi tiga provinsi. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengklaim RUU yang mengatur pembentukan 3 provinsi baru itu didukung sebagian besar masyarakat Papua. Rapat digelar di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6). Rapat dimulai pukul 10.40 WIB, dipimpin Ahmad Doli Kurnia. Dari pemerintah, hadir Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Edward Omar Sharif Hiariej.
Meski baru dimulai, rapat antara Komisi II DPR dengan pemerintah terkait RUU pemekaran 3 provinsi di Papua ini langsung diskors hingga pukul 13.00 WIB. Rapat diksors untuk menyatukan DIM yang telah disusun pemerintah, DPR, dan DPD. ”Ternyata persandingan yang kita buat, DIM itu, belum termasuk usulan yang disampaikan DPD RI, sebenarnya teknis saja. DPD itu baru mengusulkan kemarin sore, sementara dari pemerintah itu sudah berapa hari,” kata Doli. ”Jadi untuk menghargai semua, teman-teman yang terlibat dalam penentuan UU ini, terutama teman-teman DPD tadi, kita sepakat nanti pembahasan DIM berikutnya itu sudah disandingkan antara draf dari DPR, kemudian dari pemerintah dan DPD RI,” sambungnya.
Doli mengatakan DPR telah menerima masukan dari berbagai pihak untuk menyusun RUU terkait pemekaran Papua menjadi tiga provinsi. Dia mengatakan mayoritas masyarakat Papua setuju atas penyusunan RUU tersebut. ”Kemudian, ketika kami punya itu kami juga menerima banyak masukan pada saat nyusun itu juga sudah beberapa kali ke Papua ketemu dengan berbagai stakeholders. Nah, sama kami juga di sini menerima semua tokoh menyampaikan baik yang pro maupun yang kontra,” ujar Doli.
Lebih lanjut Doli merespons terkait adanya pihak yang tak setuju atas penyusunan RUU tentang pemekaran Papua jadi tiga provinsi. Menurut Doli, hal seperti itu biasa saja dalam sebuah demokrasi. ”Dari proses yang kita lalui itu, kesimpulannya, mayoritas sebagian besar masyarakat Papua itu mendukung pemekaran itu. Bahwa kemudian ada yang tidak setuju, itu biasa saja dalam proses, itu biasa saja dalam demokrasi,” ucap Doli. Pembahasan RUU tersebut ditargetkan selesai pada masa sidang ini.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian saat hadir dalam rapat di Komisi II DPR pada Selasa (21/6) mengatakan pemekaran wilayah di Papua bukan hal yang baru. Dia menilai pemekaran wilayah di Papua mampu mempercepat pembangunan di daerah. ”Model ini juga bukan suatu yang baru di Papua. Kita tahu bahwa pada 2008 Papua juga dimekarkan dan adanya provinsi baru Papua Barat dan kita melihat hasil yang positif,” kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2022). ”Kita melihat pembangunan, daerah-daerah yang tadinya terisolasi, seperti (Kabupaten) Tambrauw, (Kabupaten) Maybrat, Sorong Selatan, semua menjadi terbuka dan terjadi percepatan dibanding dulunya satu kecamatan-kecamatan saja,” lanjutnya.
Oleh karena itu, dia menyebut 3 RUU terkait pemekaran wilayah di Papua itu untuk mendorong kesejahteraan rakyat Papua. ”Pemekaran ini bertujuan tidak lain adalah untuk mempercepat pembangunan. Kita semua ingin agar kesejahteraan rakyat Papua terutama orang asli Papua akan meningkat dengan adanya pemekaran ini,” lanjut dia.
Doli mengatakan finalisasi RUU tersebut akan dituntaskan hingga Rabu, (29/6). Kemudian, lanjutnya, RUU itu ditargetkan akan dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi UU, Kamis (30/6). ”Senin, Selasa, Rabu, kita tuntaskan finalisasi RUU ini, sehingga Rabu kita bisa putuskan di tingkat I. Kemudian tanggal 30, kalau tidak salah Kamis, kita bisa selesaikan undang-undang. Mudah-mudahan ini bisa lancar,” kata Waketum Golkar itu.
Mendagri Dengar Masukan Papua Barat Daya dan Papua Utara
Mendagri Tito Karnavian mengungkap adanya aspirasi agar provinsi di Papua dimekarkan menjadi tujuh provinsi. Masukan dua terakhir ialah provinsi Papua Barat Daya dan Papua Utara.
”Yang sudah ada kan dua, Papua dan Papua Barat. Sekarang kita bahas tiga, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah. Ada aspirasi lain Papua Barat Daya dan Papua Utara,” kata Tito kepada wartawan, Selasa (21/6).
Tito menyebut saat ini pemerintah dan DPR RI tengah membahas tiga provinsi yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah. Tito menyebut akan mengupayakan agar Provinsi Papua Barat Daya juga bisa turut disahkan pada prolegnas yang sama. ”Tiga ini sudah jalan, yang satu aspirasi Papua Barat Daya kita akan upayakan kalau memang bisa waktunya pas karena harus sesuai dengan siklus anggaran,” ucapnya. ”Kita akan bahas menjadi undang-undang syukur kalau bisa cepat, karena gap-nya itu ya, time gap-nya ini cukup kecil,” lanjut dia.
Tito mengatakan, jika memang tidak bisa diselesaikan pada prolegnas periode ini, Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Utara akan dimasukkan ke dalam prolegnas berikutnya. ”Kalau misalnya drafnya belum ada dan belum ada pembahasan ya kita bahas masuk prolegnas tahun depan. Kemarin waktu saya diskusikan Pak gubernur, Pak gubernur oke menyampaikan itu. Cuma banyak pesannya ’Pak, kalau bisa kami ujungnya tujuh’, yang penting beliau mendukung artinya,” imbuhnya. (fca/maa/detikcom)
