Naturalisasi Pemain Timnas Dinilai Persempit Peluang Anak Papua, PSSI Diminta Perkuat Pembinaan Lokal

SORONG – Kebijakan naturalisasi pemain yang terus dilakukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mendapat perhatian dari kalangan penggiat sepak bola. Kebijakan tersebut dinilai perlu diimbangi dengan pemberian kesempatan lebih besar kepada pemain lokal, khususnya dari Papua dan wilayah Indonesia Timur, agar dapat bersaing memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

Penggiat sepak bola Sorong Raya, Elvis Howay, mengatakan dominasi pemain naturalisasi di Timnas Indonesia berpotensi mempersempit ruang bagi pemain lokal, terutama anak-anak Papua yang selama ini menjalani pembinaan sepak bola sejak usia dini.

Lanjutnya, kondisi tersebut juga dapat berdampak terhadap semangat pembinaan sepak bola di daerah.

“Kalau melihat perkembangan Timnas saat ini, dengan adanya pemain naturalisasi justru mempersempit ruang bagi anak-anak Papua untuk masuk Timnas. Bahkan, dalam beberapa pertandingan dan kompetisi terakhir, kita melihat hampir tidak ada pemain Papua yang mendapatkan kesempatan memperkuat Timnas. Ini menjadi bukti bahwa ruang bagi pemain lokal semakin terbatas,” katanya, Senin (16/11/2026).

Elvis mengatakan, kondisi tersebut dapat memengaruhi keberlangsungan pembinaan sepak bola di daerah. Pasalnya, selama ini berbagai kompetisi kelompok umur, mulai dari usia 8, 10 hingga 21 tahun, terus digelar untuk melahirkan pemain-pemain potensial yang diharapkan dapat menembus level nasional.

“Semua anak yang berlatih sepak bola tentu punya cita-cita untuk memperkuat Timnas. Kalau kesempatan itu semakin tertutup karena dominasi naturalisasi, lalu apa tujuan pembinaan yang selama ini kita lakukan di daerah? Karena itu, saya berharap PSSI ke depan bisa memberikan keseimbangan antara pemain naturalisasi dan pemain hasil pembinaan daerah,” ujarnya.

Elvis juga berharap kepengurusan PSSI mendatang mampu memberikan perhatian lebih terhadap potensi pemain lokal.

Dikatakan, naturalisasi bukan sesuatu yang harus dihentikan sepenuhnya, tetapi penggunaannya perlu diatur agar tidak menghilangkan kesempatan pemain hasil pembinaan dalam negeri.Selain persoalan naturalisasi, ia menyoroti minimnya dukungan pemerintah terhadap perkembangan sepak bola di daerah.

Elvis menyebut, selama ini penyelenggaraan turnamen sepak bola di Sorong Raya lebih banyak mengandalkan dukungan swasta dan sponsor.

“Kami selama ini berupaya menggalang dukungan dari pihak swasta dan para sponsor agar turnamen tetap berjalan. Sebab, kalau tidak ada kompetisi, anak-anak yang selama ini berlatih di klub tidak memiliki wadah untuk menunjukkan hasil latihan mereka. Turnamen juga menjadi motivasi bagi klub agar tetap aktif melakukan pembinaan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia, Sarman, mengatakan penggunaan pemain naturalisasi dalam Timnas Indonesia tidak sepenuhnya salah karena memiliki dasar hukum yang memperbolehkan warga keturunan Indonesia untuk menjadi bagian dari Timnas.

Namun, ia mengingatkan agar program naturalisasi tidak terus menjadi tumpuan utama PSSI.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus tetap memberikan ruang kepada pemain lokal yang telah mengorbankan waktu, pendidikan dan kesempatan lainnya demi mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.

“Naturalisasi itu tidak salah karena memang ada aturan yang memperbolehkan anak keturunan Indonesia, baik dari garis nenek maupun kakeknya, untuk memperkuat Timnas. Tetapi sangat disayangkan kalau program naturalisasi ini terus dilanjutkan tanpa diimbangi pembinaan pemain lokal. Kasihan anak-anak yang selama ini berlatih dan berjuang untuk bisa masuk Timnas,” kata Sarman.

Ia secara khusus menyoroti minimnya keterwakilan pemain Papua dalam Timnas kelompok umur, seperti U-19, U-20 dan kelompok usia lainnya.

Menurutnya, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi bagi federasi, mengingat sepak bola merupakan olahraga yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Papua.

“Kalau di Timnas U-19 dan U-20 tidak ada anak Papua, kita harus bertanya apakah sepak bola sudah tidak populer lagi di Papua? Padahal kenyataannya sepak bola merupakan olahraga keseharian masyarakat Papua. Karena itu, potensi dan talenta anak-anak Papua harus mendapatkan perhatian serius,” ujarnya.

Sarman berharap, menjelang Kongres PSSI 2027, kepengurusan baru periode 2027-2031 dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap pembinaan sepak bola di wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua, Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Ia menilai Papua memiliki keunggulan dari sisi fisik maupun talenta yang perlu dikembangkan melalui sistem pembinaan yang terarah. Selain itu, asosiasi sepak bola di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga harus bertanggung jawab memastikan pembinaan berjalan secara berkelanjutan hingga melahirkan pemain yang mampu bersaing di level nasional.

“Harapan saya, federasi dengan ketua umum yang baru nanti bisa lebih berkonsentrasi pada wilayah timur. Kita memiliki 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang semuanya memiliki masyarakat pencinta sepak bola. Potensi ini harus dikelola dengan baik agar pemain-pemain dari daerah bisa mendapatkan kesempatan memperkuat Timnas,” katanya.

Lebih lanjut, Sarman menyampaikan bahwa target Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2030 harus disiapkan melalui pembinaan yang melibatkan seluruh elemen sepak bola nasional. Ia menilai, cita-cita tersebut membutuhkan persiapan jangka panjang, mulai dari pembinaan usia dini, kompetisi berjenjang hingga pemerataan kesempatan bagi pemain dari seluruh daerah.

“Presiden Prabowo sudah menyampaikan keinginannya agar Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Karena itu, mulai 2027 hingga 2030 kita harus mempersiapkan diri secara serius. Masyarakat juga harus dilibatkan karena PSSI dan sepak bola merupakan milik seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.(zia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social Icons

error: Content is protected !!