Oleh: Mega Hi Sawedy
Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang
Ketika masyarakat menikmati jalan yang telah diperbaiki, mendapatkan pelayanan di puskesmas atau rumah sakit daerah, bersekolah di fasilitas pendidikan milik pemerintah, maupun mengurus dokumen administrasi, semua itu tidak terlepas dari peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bagi sebagian masyarakat, APBD mungkin hanya dipahami sebagai sejumlah angka dalam dokumen pemerintah. Padahal, di balik angka tersebut terdapat proses panjang yang menentukan bagaimana uang daerah digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
APBD pada dasarnya merupakan rencana keuangan pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran. Di dalamnya tercantum rencana penerimaan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Hal yang tidak kalah penting, penggunaan anggaran daerah harus diarahkan agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Proses Perencanaan hingga Penetapan
Perjalanan APBD dimulai jauh sebelum masyarakat melihat hasil pembangunan di lapangan. Tahap awalnya adalah perencanaan anggaran. Pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat, kemudian menyusunnya menjadi prioritas pembangunan.
Program-program yang dianggap penting selanjutnya direncanakan untuk mendapatkan dukungan anggaran. Dalam proses tersebut, pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran dalam membahas arah kebijakan serta prioritas anggaran. Pembahasan ini diperlukan agar penggunaan dana daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Setelah melalui proses penyusunan, pembahasan, dan evaluasi sesuai ketentuan, rancangan tersebut kemudian ditetapkan menjadi APBD. APBD yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran. Dengan demikian, anggaran daerah tidak dibuat secara spontan, melainkan melalui serangkaian tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan.
Dari Mana Dana APBD Berasal?
Pertanyaan berikutnya adalah dari mana pemerintah daerah memperoleh dana untuk membiayai berbagai program tersebut?
Salah satu sumbernya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan melalui transfer dari pemerintah pusat serta sumber pendapatan lain yang sah.
Dana tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan sendiri, tetapi juga berkaitan dengan dukungan keuangan dari pemerintah pusat.
Setelah APBD ditetapkan, proses memasuki tahap pelaksanaan dan penatausahaan anggaran. Pada tahap ini, program dan kegiatan yang telah direncanakan mulai dijalankan. Dana daerah dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi, pengadaan barang dan jasa, hingga berbagai program sosial.
Namun, keberhasilan APBD tidak cukup hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang telah dibelanjakan. Yang lebih penting adalah apakah dana tersebut menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Sebagai contoh, apabila pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk membangun fasilitas kesehatan, keberhasilannya tidak hanya diukur dari apakah pembangunan tersebut selesai atau anggarannya terserap. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah apakah fasilitas tersebut dapat digunakan dengan baik, memiliki sarana yang memadai, dan mampu membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dengan lebih mudah.
Dengan demikian, penyerapan anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan APBD. Pemerintah perlu memperhatikan hasil kegiatan dan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat.
Pengawasan dan Pertanggungjawaban
Perjalanan APBD tidak berakhir ketika anggaran telah digunakan. Pemerintah daerah masih memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah. Setiap penerimaan dan pengeluaran perlu dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan tersebut juga menjadi bagian dari mekanisme pemeriksaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di sinilah prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi penting. Masyarakat sebagai pihak yang turut membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai sumber penerimaan memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana uang publik dikelola.
Sejumlah penelitian dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan pentingnya kedua prinsip tersebut. Penelitian Auditya & Lismawati, (2013) menemukan adanya hubungan positif antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah. Penelitian Kartika & Gorda, (2022) juga membahas peran sistem informasi pemerintahan daerah dalam meningkatkan transparansi APBD.
Sementara itu, penelitian Swandewi & Dewi, (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi publik memiliki kaitan dengan pengelolaan APBD pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Buleleng.
Teknologi dalam Pengelolaan APBD
Perkembangan teknologi turut mengubah cara pemerintah mengelola keuangan daerah. Sistem informasi digunakan dalam berbagai tahapan pemerintahan, mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pelaporan.
Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat membuat proses pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib, efisien, dan mudah dipantau. Penelitian Kardina et al., (2024), misalnya, membahas penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah serta kaitannya dengan kinerja pelayanan publik. Namun, penggunaan teknologi saja tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan.
Pemerintah daerah tetap membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem tersebut serta infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu, keberhasilan digitalisasi pengelolaan APBD juga bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengelolanya.
Dari Angka Menjadi Pelayanan Publik
Pada akhirnya, tujuan penting dari perjalanan APBD adalah menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dana yang berasal dari pajak, retribusi, transfer pemerintah pusat, dan sumber pendapatan lainnya perlu dikelola dan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan serta pelayanan publik.
Jalan yang lebih baik, fasilitas pendidikan yang memadai, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, pelayanan administrasi kependudukan, hingga layanan pemerintahan berbasis digital merupakan contoh bagaimana anggaran daerah dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang nyata.
Karena itu, masyarakat tidak hanya perlu mengetahui berapa besar APBD suatu daerah. Masyarakat juga perlu memahami untuk apa anggaran tersebut digunakan, bagaimana pelaksanaannya, serta apa hasil yang diperoleh setelah anggaran dibelanjakan.
APBD pada hakikatnya merupakan uang publik yang dikelola untuk kepentingan publik. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan dapat diawasi menjadi bagian penting agar anggaran tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Memahami perjalanan APBD berarti memahami bagaimana sebuah rencana keuangan pemerintah dapat berubah menjadi program, pembangunan, dan pelayanan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari.
Dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, setiap tahap memiliki peran dalam memastikan bahwa anggaran daerah pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.(**)
