SORONG – Tim Kuasa Hukum dari Rico Sia yakni Benryi Napitupulu, Raymond Morinto dan Meryl M. Tapilatu, menilai gugatan perlawanan yang diajukan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di Pengadilan Negeri Sorong tidak serius dari pihak penggugat untuk menunda eksekusi pembayaran.
Menurut Benryi Napitupulu, gugatan dengan nomor perkara 78/Pdt.Bth/2026/PN Son yang bergulir sejak 19 Agustus 2026, hingga saat ini sudah 3 kali dilayangkan pemanggilan kepada pihak penggugat namun tidak pernah hadir.
“Gugatan Perlawanan yang dilayangkan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di Pengadilan Negeri Sorong, terkesan tidak serius dan main-main saja dan hanya memperpanjang waktu terhadap eksekusi pembayaran sesuai dengan putusan Akta Perdamaian Nomor 69/Pdt.G/ 2019/PN.Son tanggal 30 Oktober 2019,” kata Benryi Napitupulu di lingkungan PN Sorong, Kamis (10/9/2026).
Sesuai hukum acara perdata, kata Benryi, jika penggugat tidak hadir pada persidangan pertama maka gugatan tersebut secara otomatis gugur.
Saat persidangan pertama, pihak penggugat tidak hadir namun kami dan Majelis Hakim bersepakat untuk bersabar sampai dengan panggilan ketiga namun lucunya, sebagai penggugat malah tidak hadir tanpa alasan apapun sehingga akhirnya perkara dinyatakan gugur.
Dikatakan, apa maksud dari memasukkan gugatan di pengadilan tapi sebagai penggugat malah tidak hadir saat diundang ? Aneh tapi nyata.
“Hal ini berdasarkan Pasal 124 HIR atau pasal148 RBg, yaitu jika penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama dan tidak mengirimkan wakil atau kuasa hukumnya, hakim berwenang menyatakan gugatan gugur,” terang Benryi.
Kata Benryi, Semakin lama Pemerintah Provinsi Papua Barat menunda pembayaran eksekusi sesuai Putusan nomor 69/Pdt.G/2019/PN Son maka semakin banyak hutang yang harus dibayarkan akibat beban bunga yang harus ditanggung.
“Pemprov Papua Barat harus segera membayar, jika terus menunda pembayaran maka akan berpotensi merugikan keuangan negara karena bunganya jalan terus,” tegas Benryi.
Menanyakan nilai eksekusi yang harus dibayarkan dikatakan Benryi, sebesar Rp150 Miliar dengan bunga 6 persen perbulan dan hingga sampai saat ini hutang Pemprov terhadap Rico Sia telah mencapai Rp 200 Miliar lebih.
Adapun Gugatan perlawan yang diajukan Pemprov Papua Barat di Pengadilan Negeri Sorong yaitu dalam Provisi memerintahkan penangguhan atau penundaan pelaksanaan eksekusi berupa pembayaran uang yang merupakan aset kekayaan daerah Provinsi Papua Barat berdasarkan Putusan Akta Perdamaian Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Son tanggal 30 Oktober 2019.
Sementara dalam pokok perkaranya adalah
menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan dan Pembatalan Putusan Akta Perdamaian Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Son tertanggal 30 Oktober 2019 Pelawan/ Penggugat oleh karena hukum untuk seluruhnya.
Menyatakan bahwa Putusan Akta Perdamaian Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Son tanggal 30 Oktober 2019 mengandung Cacat demi hu um dan tidak dapat dieksekusi (non-executable).
Menyatakan bahwa Putusan Akta Perdamaian Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Son tanggal 30 Oktober 2019 Batal demi hukum.
Mengeluarkan putusan konstitutif yang mengikat untuk membatalkan perjanjian dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor 69/Pdt.G/ 2019/PN.Son tanggal 30 Oktober 2019. (**/ros)
