SORONG — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang membidangi urusan Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (25/7).
Salah satu agenda dalam kunjungan ini adalah pertemuan bersama BUMN diantaranya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, sebagai BUMN yang berperan strategis dalam konektivitas logistik nasional.
“Karena infrastruktur yang baik, akan memperlancar logistik di dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Dengan akselerasi yang tinggi sehingga mempercepat transaksi di daerah Papua,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid.
Menanggapi hal tersebut PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo berkomitmen melakukan pengembangan dan penataan menyeluruh terhadap Pelabuhan di wilayah Timur termasuk di Sorong. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pelindo dalam mendorong efisiensi logistik nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Wakil Direktur PT Pelindo, Hambra, usai melakukan pertemuan bersama Komisi VI DPR RI ketika kunjungan kerja di Kota Sorong, Jumat (25/7), menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan Komisi VI DPR RI, yang menurutnya memberikan masukan penting untuk peningkatan layanan pelabuhan.
“Kami senang dengan kunjungan ini. Ada evaluasi dan masukan dari anggota dewan, dan itu akan kami tindaklanjuti untuk peningkatan pelayanan,” katanya didampingi Executive Director 4 Regional 4 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Abdul Azis, Direktur Keuangan & Manajemen Resiko Subholding Pelindo Terminal Petikemas Endot Endrardono dan General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Sorong, Sonny Uktolseya.
Hambra juga menyinggung beberapa isu strategis yang menjadi perhatian, antara lain percepatan penyelesaian masalah pertanahan dan peningkatan layanan kepelabuhanan. Menurutnya, Pelabuhan Sorong akan dijadikan sub hub logistik untuk wilayah Papua bagian atas. Sementara Papua bagian bawah akan ditangani melalui sub hub Ambon.
Lebih lanjut dikatakan pria murah senyum ini, bahwa konsep pengembangan sub hub ini akan memperlancar arus barang dan menurunkan biaya logistik secara signifikan. Barang-barang dari wilayah barat akan dikumpulkan di Sorong dengan kapal besar, kemudian didistribusikan sesuai kebutuhan dengan kapal berkapasitas yang tepat.
“Karena nanti barang-barang dari wilayah barat misalnya Surabaya tidak lagi menggunakan kapal kecil. Tidak langsung ke Biak. Tapi semua di konsolidasi di Sorong, dari sini yang akan diangkut ke sana dengan kapal yang sesuai. Jangan kapalnya kapasitas 1000 dan ngangkut kesana hanya 100 kan rugi. Tapi kalau sesuai kuota maka itu lebih efisiensi,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Pelindo tidak bisa berjalan sendiri. Hambra menyebut perlu adanya koordinasi dan dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan, agar konsep ini menjadi bagian dari kebijakan nasional dalam penguatan konektivitas kawasan timur.
“Ini tidak bisa dijalankan oleh Pelindo sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari kebijakan terpadu bersama pihak Perhubungan,”katanya.
Selain pengembangan peran pelabuhan sebagai sub hub, Hambra menambahkan bahwa Pelindo juga terus melakukan penataan infrastruktur dan peningkatan pelayanan. Salah satu capaian yang telah dirasakan yakni waktu bongkar muat yang sebelumnya mencapai tiga hari kini bisa diselesaikan hanya dalam satu hari, memberikan efisiensi operasional yang besar bagi para pengguna jasa.
“Sebelumnya proses bongkar muat bisa memakan waktu hingga tiga hari. Sekarang bisa diselesaikan hanya dalam satu hari. Ini efisiensi waktu yang luar biasa, menghemat biaya operasional kapal dan meningkatkan intensitas kunjungan kapal,” jelasnya.
Menurutnya, sejak penggabungan (merger) Pelindo, terjadi peningkatan signifikan dalam pelayanan khususnya di wilayah timur Indonesia.
“Kami terus berbenah. Hampir semua pelabuhan di Papua sedang kami standarisasi pelayanannya. Ini bagian dari transformasi pasca-merger Pelindo agar layanan di wilayah timur tidak tertinggal dari wilayah lainnya,” tegas Hambra.
Rencana pengembangan Pelabuhan Sorong ini diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi kawasan dan mendorong peningkatan volume logistik secara terintegrasi di seluruh wilayah Papua.(zia)
