SORONG-Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Yanto Ijie menyampaikan bahwa Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei tentunya menjadi momentum di tanah Papua khususnya di Provinsi Papua Barat Daya, dalam kerangka Otonomi Khusus yang seharusnya orang Papua ini sudah dimerdekakan dalam bidang pendidikan.
“Karena Undang-undang Otonomi Khusus terbaru yang nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus khususnya, turunannya PP 106 sudah secara jelas dan detail menyebutkan bahwa Pendidikan mulai dari tingkat usia dini sampai dengan pendidikan tinggi khusus bagi Orang Asli Papua itu tanpa dipungut biaya,” katanya, Jumat (2/5).
Lanjutnya, artinya bahwa setelah Otsus jilid 2 ini hadir mulai Tahun 2022 sampai dengan 2041, Orang Asli Papua wajib sekolah tanpa dipungut biaya mulai dari tingkat pendidikan usia dini atau Paud sampai dengan perguruan tinggi.
“Ini perintah undang-undang yang melalui PP 106. Sehingga siapapun itu orang Asli Papua tidak memandang dia kaya, tidak memandang dia miskin, tidak memandang status sosial dan tidak memandang status sekolah. Sekolah negeri maupun sekolah swasta itu hukumnya wajib dia diberikan pendidikan tanpa dipungut biaya,” katanya.
Menurutnya, namun sekarang politisi, calon-calon Kepala Daerah atau kepala daerah yang saat ini mereka lebih condong bicara soal pendidikan gratis.”Mereka jualnya di pasar pendidikan gratis tetapi undang-undang otonomi khusus menyebutkan pendidikan tanpa dipungut biaya,” katanya.
Dikatakan Yanto, Kalau masih ada orang Papua yang dipungut biaya pendidikan berarti itu Otsus tidak berhasil dan yang terpenting adalah terkait dengan efisiensi anggaran saat ini khusus untuk pendidikan bagi orang Papua itu tidak perlu dilakukan efisiensi.
“Karena negara bertanggung jawab menyediakan pendidikan tanpa dipungut biaya bagi orang asli Papua. Aturan PP 106 Ini disusun secara sadar oleh pejabat-pejabat negara, untuk bagaimana memberikan jaminan pendidikan tanpa pungutan biaya bagi orang asli Papua,” pungkasnya.(zia)
