SORONG – Guna mendukung dan menunjang program kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya menjajaki kerjasama dengan berbagai mitra pembangunan, salah satunya dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia.
“Kami sudah lakukan penjajakan dan sudah beberapa kali pertemuan, dan kami akan melaporkan dan menyampaikan draft kerjasama dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia kepada Bapak Pj Gubernur Papua Barat Daya. Bila kesepakatan kerjasama sudah disetujui, selanjutnya kita merencanakan dan melaksanakan program kegiatan kemitraan lainnya. Kami tidak bisa jalan sendiri, harus bergandengan tangan dan berkolaborasi dengan mitra-mitra pembangunan untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan yang ada, meningkatkan persepsi dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,” kata Kepala Dinas LHKP Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu,ST,MSi yang ditemui Radar Sorong di ruang kerjanya.
Diterangkannya, kolaborasi dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Nusantara diantaranya meliputi dukungan teknis dalam pengelolaan kawasan hutan di wilayah Papua Barat Daya, dukungan dalam peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan hutan berkelanjutan pada Dinas LHKP PBD. Selain itu, pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk dukungan dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan serta penguatan efektifitas pengelolaan perhutanan sosial, mendukung penyadartahuan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati.
“Kerjasama dengan mitra pembangunan sangat membantu kami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dari sisi kami tidak maksimal dilakukan karena keterbatasan anggaran maupun keterbatasan SDM. Kami punya anggaran yang terbatas, karena itu kita harus bermitra dengan pihak ketiga guna menyukseskan pembangunan, bersinergi dan bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun Papua Barat Daya ini dengan tujuan yang sama,” jelas Kelly.
Dikatakannya, misi untuk menjaga dan melindungi kawasan-kawasan hutan yang ada, memberdayakan masyarakat adat, menyukseskan program-program perhutanan sosial, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, dan lainnya, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri karena keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran. “Untuk menjawab keterbatasan itu, kita perlu membangun hubungan dengan mitra-mitra pembangunan. Ke depan kita akan menyusun sebuah forum mitra pembangunan di Papua Barat Daya, untuk melakukan koordinasi , komunikasi, dan melaksanakan berbagai program kegiatan pembangunan yang belum bisa ditangani oleh pemerintah karena adanya keterbatasan SDM maupun keterbatasan anggaran,” imbuhnya. (ian)
