Yang Dilantik Penuhi Syarat, Semua Sesuai Mekanisme dan Transparansi
SORONG- Sebanyak 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dilantik Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr.Drs.Muhammad Musa’ad,M.Si di Jakarta beberapa waktu lalu, menimbulkan berbagai opini positif bahkan negatif dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan mengapa pelantikan dilakukan di Jakarta bukan di Provinsi Papua Barat Daya.
Hal tersebut membuat Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr.Drs.Muhammad Musa’ad angkat bicara. Dikatakan Musa’ad bahwa pelantikan tersebut sudah melalui mekanisme.
“Supaya masyarakat umum tahu mekanisme untuk rekrutmen dalam jabatan dilakukan dengan 3 model. Yang pertama adalah assessment biasa, itu sudah kita lakukan kepada calon Eselon III dan calon Eselon IV. Yang kedua adalah Job Fit, dilakukan apabila itu setara. Jadi dia dalam jabatan Eselon II pindah ke jabatan Eselon II,” jelasnya.
“Yang ketiga adalah Seleksi Terbuka (Selter) yaitu kita buka seleksi secara terbuka, apakah dia dari Eselon III, dia mau ikut ke Eselon II. Atau dia dari jabatan fungsional yang mau ke struktural. Jadi 3 model tersebut sudah kita lakukan kepada 17 orang tersebut. Itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” sambungnya.
Dikatakan Musa’ad bahwa Proses seleksi yang pihaknya lakukan melalui tahapan. Karena sebelum dilakukan ujian tes kompetensi, pihaknya harus mengajukan surat rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) RI. Yang menilai apakah yang diajukan memenuhi syarat untuk melakukan job fit.
“Adapun surat rekomendasi dari masyarakat, dari pejabat-pejabat yang sudah pensiun yang diketuai oleh sekda. Itu ketentuan semua ada. Hasil seleksi pun kami kirim kembali ke KASN RI, untuk mendapatkan rekomendasi,” ujarnya.
Dikatakan Pj Gubernur, Jadi KASN juga akan menilai apakah hasil seleksi tersebut memenuhi syarat, dilakukan secara benar atau tidak.
“Kemudian hasil penilaian KASN dikirimkan kepada kami lagi, bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk dilantik,” katanya.
Kemudian, Lanjut Musa’ad diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri. Kemudian harus ada surat dari BKN untuk meminta persetujuan teknis.
“Jadi proses persetujuan pun sangat panjang. Mohon ini dipahami oleh semua pihak. Kalau yang tidak paham, jangan bicara sembarangan. Karena akan menimbulkan kesalahpahaman seakan-akan yang kita lakukan ini tidak transparan. Tidak usah negatif thinking, karena kita tidak akan berkembang jika berpikir seperti itu,” tegasnya.
Sehingga, kata Musa’ad Mengapa pihaknya memilih melakukan di Jakarta karena semua lembaga-lembaga tersebut ada di Jakarta. Kemudian karena pertimbangan efisensi dan efektivitas, karena kita mau lakukan secara cepat.
“Karena kita mau sebelum 1 Juni. Sehingga kita meminta ijin ke Mendagri untuk meminjam tempat untuk pelantikan. Dimana pun dilantik itu semua sah. Kita harus bangga karena ada pejabat Eselon II yang dilantik di Kemendagri. Karena Kemendagri adalah milik semua pihak,” ungkapnya.
Menjadi soal itu, ditegaskan Musa’ad jika pelantikan dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau di Kemendagri adalah pembina daerah kita. Di Mendagri, Selain sebagai pembina, juga sebagai fasilitator dan pengawas.
“Jadi semua yang dilantik itu memenuhi syarat. Saya pastikan semua proses telah kami lakukan. Kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh propoganda-propoganda,” pungkasnya.
Berikut nama-nama yang dilantik Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr.Drs.Muhammad Musa’ad di Jakarta beberapa waktu lalu.
- Drs. Yakob Kareth, M.Si dari jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Walikota Sorong menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik PBD.
- Yan Piet Moso, S.Sos jabatan lama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Barat, jabatan baru Kepala Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otsus PBD.
- George Yarangga, A.Pi,MM jabatan lama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, jabatan baru Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan PBD.
- Jhoni Way, S.Hut.M.Si jabatan lama Sekretaris Daerah Kab. Maybrat, jabatan baru Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
- Dr. Naomi Netty Howay, S.Km, M.Kes jabatan lama Inspektur Daerah Kab. Maybrat jabatan baru Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya.
- Suroso, S.IP.M.A. jabatan lama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Sorong. Jabatan baru Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat Daya.
- Yusdi Nurdin Lamatenggo, S.Pi, M.Si jabatan lama. Kepala Dinas Perikanan Kab. Raja Ampat. Jabatan baru Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya.
- Julian Kelly Kambu, ST.M.Si jabatan lama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong. Jabatan baru Kepala Dinas Lingkungan, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya.
- Ir. Viktor Fransiskus Salossa, S.Pd, ST, MT jabatan lama Kepala BAPPEDA Kab. Maybrat. Jabatan baru Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya.
- Manase Jitmau, SE jabatan lama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Sorong. Jabatan baru Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Barat Daya.
- Harjito B, S.STP, M.Si jabatan lama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tambrauw. Jabatan baru Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
- Rahman, S.STP, M.Si jabatan lama Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Sorong. Jabatan baru Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
- Gamar Malabar, S.Sos, MM jabatan lama Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM pada Pemerintah Kota Sorong. Jabatan baru Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Papua Barat Daya.
- Vicente Campana Baay, S.IP.M.PA jabatan lama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sorong Selatan. Jabatan baru Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
- Septinus Lobat, SH, MPA jabatan lama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sorong. Jabatan baru Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
- Beatriks Msiren, SE jabatan lama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Sorong Selatan. Jabatan baru Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya.
- Eltje Salomina, SE.MM jabatan lama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong. Jabatan baru Kepala Biro Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya.(zia)
