MANOKWARI – Pelantikan 7 pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Papua Barat tertunda lantaran terdapat beberapa nama yang perlu diganti.
Sebelumnya, Pj Gubernur Papua Barat menyatakan bahwa pelantikan 7 pimpinan OPD Papua Barat dilaksanakan pada pekan ini.
“Kita tunda dulu, ada yang harus kita koordinasikan kembali dengan Komite aparatur sipil negara (KASN),” ujarnya, Rabu (10/5).
Ia menyebutkan berdasarkan hasil rekomendasi yang lalu, hasil kerja tim evaluasi ternyata dalam pertimbangan digeser namun beberapa hari terakhir kinerjanya sudah tidak jelas lagi.
“Kami minta usulkan kembali ke KASN untuk diganti. Awalnya memang kita akan geser,” sebutnya.
Ditanya lebih lanjut, pimpinan OPD mana yang akan diganti, Waterpauw belum mau menyebutkan siapa pimpinan OPD tersebut.
Pimpinan OPD sudah mengikuti evaluasi kinerja dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan publik berkualitas.
Berdasarkan data yang diperoleh, ke 7 pimpinan OPD tersebut yakni staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Pengembangan SDM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Komunikasi informatika Persandian dan Statistik, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat serta Kepala Biro Pemerintahan dan otonomi daerah Setda Papua Barat. (bw)
