SORONG-Belanja APBN di wilayah Papua Barat Daya (PBD) sampai dengan 28 Februari 2023 hanya Rp 1.056,56 miliar atau sebesar 9,07 persen dari total anggaran Rp 11.652,35 miliar. Demikian diungkapkan Kepala KPPN Sorong, Budi Hartadi dalam rilisnya melalui zoom meeting. Selasa (22/3).
Realisasi belanja tersebut masih di kategorikan rendah (sedikit) lantaran dibawa target triwulan 1. Selain itu, realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 228,12 miliar atau 8,52 persen dari anggaran Rp 2.677,91 serta transfer ke daerah sebesar Rp 828,43 miliar atau 9,23 persen dari anggaran miliar sebesar Rp 8.974,44 miliar.
Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp123,76 miliar (12,49 persen dari anggaran sebesar Rp991,10 miliar), belanja barang sebesar Rp78,53 miliar (7,05 persen dari anggaran sebesar Rp1.114,52 miliar) dan belanja modal sebesar Rp25,83 miliar (4,56 persen dari anggaran sebesar Rp566,22 miliar).
“Sedangkan belanja bansos sampai dengan 28 Februari 2023 belum ada realisasi dari anggaran sebesar Rp 6,06 miliar,”jelasnya.
Sementara itu, realisasi transfer ke daerah terdiri atas realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp294,90 miliar (16,87 persen dari anggaran sebesar Rp1.748,48 miliar), Dana Alokasi Umum sebesar Rp533,54 miliar (14,47 persen dari anggaran sebesar Rp3.686,22 miliar) dan DAK Non Fisik sebesar Rp20,78 (4,01 persen dari anggaran sebesar Rp517,74 miliar).
Sedangkan DAK Fisik (anggaran Rp1.039,31 miliar), Dana Otsus dan Insentif Fiskal (anggaran Rp1.285,36 miliar) serta Dana Desa (anggaran Rp697,33 miliar) belum ada penyaluran sampai dengan 28 Februari 2023.
“Dalam negeri ekonomi kita masih sangat baik. Kuartal I kita optimis akan tetap terjaga stabil dari sisi pertumbuhan ekonomi yang tadi didukung dari data-data penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan bea cukai,”ujarnya.
Kinerja APBN di 2023 sampai Februari jauh lebih bagus dibanding Februari tahun lalu. Budi mengatakan APBN akan tetap menjadi instrumen yang dijaga untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia. Shock yang mungkin terjadi akibat goncangan ekonomi global harus terus di antisipasi. Untuk itu, APBN akan terus responsif dan fleksibel.
“Hal tersebut merupakan pernyataan Ibu Menteri Keuangan dalam dalam publikasi APBN Kita edisi Februari 2023,”ungkapnya.
Dari sisi Kekayaan Negara, Kepala KPKNL Sorong Antonius Ari Wibowo, menjelaskan KPKNL mencatat realisasi PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang, pengurusan piutang negara dan pengelolaan Barang Milik Negara sebesar Rp. 830,43 juta.
Dimana, PNBP tersebut dibagi untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp. 656,07 juta dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 174,35 juta. Penerimaan PNBP untuk Provinsi Papua Barat lebih didominasi PNBP yang berasal dari Pelaksanaan Lelang sebesar Rp. 110,14 juta dan PNBP BMN sebesar Rp. 64,21 juta.
” Pada Provinsi Papua Barat Daya penerimaan PNBP lebih didominasi penerimaan PNBP yang berasal dari Pelaksanaan Lelang sebesar Rp. 437,86 juta dan PNBP BMN sebesar Rp. 218,22 juta”tandasnya.
Realisasi Pokok lelang yang diraih oleh KPKNL Sorong sebesar Rp 3,5 milyar yang terbagi untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp. 2,9 milyar dan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 0,55 milyar.
Untuk meningkatkan peran UMKM dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, KPKNL Sorong mengadakan program Kedai Lelang UMKM 2023 dengan tema “Inovasi Lelang Mendorong Pertumbuhan Penjualan Lelang Produk UMKM.
“Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemasaran produk UMKM yang dihasilkan pada Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya melalui website lelang.go.id dan melalui Lelang Terjadwal Khusus dalam bentuk Bazar UMKM,”pungkasnya.(juh)
