SORONG- Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Provinsi Papua Barat Daya yang disalurkan KPPN Sorong sebesar Rp 459,11 Milliar atau sebesar 3,96 persen dari total anggaran Rp 11.581,33 miliar, pada 31 Januari 2023. Demikian diungkapkan Kepala KPPN Sorong, Budi Hartadi dalam video converence, Selasa (28/2).
Menurut Budi Hartadi realisasi tersebut terdiri atas belanja Pemerintah pusat sebesar Rp 77,93 Miliar atau 2,99 persen dari anggaran Rp 2.606,89 serta transfer ke daerah dana desa sebesar Rp 381,18 miliar atau 4,25 persen dari anggaran miliar sebesar Rp 8.974,44 miliar.
Sementara itu, sambung Budi realisasi belanja Pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 53,52 miliar (5,40 persen dari anggaran sebesar Rp991,10 miliar), belanja barang sebesar Rp 14,16 miliar (1,36 persen dari anggaran sebesar Rp 1.043,50 miliar) dan belanja modal sebesar Rp 10,25 miliar (1,81 persen dari anggaran sebesar Rp566,22 miliar).
“Sedangkan belanja bansos sampai dengan 31 Januari 2023 belum ada realisasi dari anggaran sebesar Rp 6,06 miliar,”jelasnya.
Kemudian realisasi transfer ke daerah terdiri atas realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp 18,75 miliar (1,07 persen dari anggaran sebesar Rp 1.748,48 miliar) dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 362,43 miliar (9,83 persen dari anggaran sebesar Rp3.686,22 miliar). Sedangkan DAK Fisik (anggaran Rp 1.039,31 miliar), DAK Non Fisik (anggaran Rp 517,74 miliar), Dana Otsus dan Insentif Fiskal (anggaran Rp 1.285,36 miliar) serta Dana Desa (anggaran Rp 697,33 miliar) belum ada penyaluran sampai dengan 31 Januari 2023.
Kepala KPP Pratama Sorong, Bambang Setiawan menambahkan APBN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya juga menunjukkan kinerja yang baik. Dari segi pendapatan perpajakan yang dikelola KPP Pratama Sorong sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp 85,90 miliar atau 6,18 persen dari proyeksi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp1.390,74 miliar.
Penerimaan perpajakan disumbang dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Konstruksi, sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor, sektor Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis, sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan, dan sektor Transportasi dan Pergudangan.
” Mengingat begitu pentingnya penerimaan pada sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial, kami menegaskan kembali kepada Bendahara Satuan Kerja terkait pelaksanaan PMK Nomor 59/PMK.03/2022, yang pada intinya terkait pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah agar dilaksanakan dengan seksama,”paparnya.
Sementara itu, Kepala KPPBC TMP C Sorong, Wawan Dharmawan pendapatan kepabeanan dan cukai yang dibukukan oleh KPPBC Sorong sampai dengan 31 Januari 2023 telah terealisasi sebesar Rp 60,7 juta atau 15,94 persen dari target tahun 2023 yang sebesar Rp 380,76 juta.
Dalam rangka mengamankan target penerimaan negara, tambah Wawan KPPBC Sorong senantiasa melakukan pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran seperti penjualan minuman beralkohol oleh toko/warung yang tidak berizin.
“KPPBC Sorong juga turut melaksanakan kewajiban pemungutan pajak dalam rangka impor yang penerimaannya dibukukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Sampai dengan 31 Januari 2023, realisasi pajak dalam rangka impor yang berhasil dipungut oleh KPPBC Sorong sebesar Rp 64,68 juta,”ujarnya.
Dari sisi Kekayaan Negara, Kepala KPKNL Sorong, Antonius Ari Wibowo menuturkan mencatat realisasi PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang, pengurusan piutang negara dan pengelolaan Barang Milik Negara sebesar Rp 293,05 juta. PNBP tersebut dibagi untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp 221,97 juta dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 71,08 juta.
“Penerimaan PNBP untuk Provinsi Papua Barat lebih didominasi PNBP yang berasal dari Pemanfaatan dan Pengelolaan BMN sebesar Rp 60,25 juta dan PNBP Lelang sebesar Rp 10,83 juta, sementara pada Provinsi Papua Barat Daya lebih didominasi penerimaan PNBP yang berasal dari Pelaksanaan Lelang sebesar Rp203,26 juta dan PNBP BMN sebesar Rp18,70 juta,”paparnya.
Realisasi Pokok lelang sebesar Rp 3,22 miliar yang terbagi untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp 2,74 miliar dan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 0,48 miliar.
“Kepada seluruh masyarakat yang berada di Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat terhadap maraknya penipuan berkedok lelang yang mengatasnamakan KPKNL Sorong. Kami sampaikan bahwa semua informasi terkait jadwal dan objek lelang hanya terdapat pada laman ”lelang.go.id”,”pungkasnya.
Perekonomian global menghadapi tantangan berat di tahun 2022 serta mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di tengah kondisi tersebut, kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang paling resilien di tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,3 persen years on years (yoy). (Juh)
