SORONG – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan langkah pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan guna mendukung penuh peta jalan (roadmap) Ekonomi Biru (Blue Economy). Dalam hal penangkapan ikan terukur (PIT) misalnya, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi garda terdepan sebagai unit penjamin mutu (Quality Assurance).
“Quality assurance ini kita lakukan di kapal penangkap ikan, pelabuhan pendaratan dan mendorong meningkatkan jumlah kapal perikanan yang patuh terhadap persyaratan mutu,” kata Kepala BKIPM, Pamuji Lestari usai membuka Rakernas BKIPM 2023 di Hotel Aston, Sorong, Senin (13/2).
Berita Terkait
Sosok yang akrab disapa Tari ini memaparkan jaminan mutu juga diterapkan di bidang pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Jaminan mutu ini terlihat dari Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) serta penerapan ketertelusuran (Traceability).
Tari menambahkan, quality assurance berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. “Dengan begitu akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil serta masyarakat umum,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Tari mengingatkan pentingnya menjalankan pengendalian mutu yang kuat dan efektif untuk memastikan target produksi tercapai sekaligus memenuhi standar mutu. “Semoga kita bisa mempertahankan atau bahkan meingkatkan capaian kinerja ekspor hasil perikanan yang dijamin mutunya sebesar 1,27 juta ton di tahun 2022 dan diterima oleh 172 negara,” harap Tari.
Sebagai informasi, Rakernas BKIPM digelar sejak Senin 13 Februari hingga 16 Februari 2023. Rapat ini digelar di Sorong untuk menegaskan perhatian KKP terhadap potensi perikanan di wilayah timur Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut karantina dan pengendalian mutu menjadi garda terdepan dalam menjaga mutu hasil perikanan.
“Pengendalian Mutu tetap menjadi domain dari KKP, memastikan dari hulu hingga hilir dan dapat memenuhi standart dan kualifikasi yang telah ditentukan, KKP sudah merancang suatu program besar bertema Blue Economy,” kata Menteri Trenggono.(zia)
