SORONG – Polda Papua Barat bersama SKK Migas menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk menjaga keamanan dan penegakan hukum pada objek vital nasional (Obvitnas) Hulu Migas, Kamis (26/1). Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel TM Silitonga mengatakan kita harus mengantisipasi hal-hal terburuk sehingga memiliki kesiapan jika terjadi sesuatu. Untuk itu, penandatangan perjanjian kerja sama tersebut merupakan poin agar pengamanan objek vitas nasional bisa berjalan dengan baik. “Ini berhubungan dengan hajat orang banyak dan semua unsur ada. Untuk itu, perlu fokus dan serius dalam pengamanan objek vital nasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan berdasarkan hal tersebut, KKKS Migas dapat menghasilkan produksi yang maksimal demi memenuhi kebutuhan dan kemakmuran rakyat. “Kalau kita jaga dengan serius, maka pekerja merasa aman dan nyaman dan bisa memproduksi Migas dengan maksimal,” jelasnya.
Dengan demikian, Kapolda mengajak pihak SKK Migas untuk terus saling menyempurnakan melalui proses perjanjian kerja sama. Kita melihat dinamika yang terjadi di Tanah Papua seperti menggendong bayi yang mana tidak ada batasan waktu untuk penjagaan nya. “Hal-hal yang tidak disangka-sangka bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu perlu evaluasi pengamanan dan penegakan hukum pada objek vital nasional Hulu Migas di Papua Barat,” katanya.
Sementara itu, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko mengucapkan Terima kasih kepada jajaran kepolisian daerah Papua Barat atas sinergitas yang telah terpadu. Ia menerangkan pencanangan Presiden Joko Widodo menargetkan mampu berproduksi sebesar 1 juta BOPD dan 12 ribu MMSCFD di tahun 2030. “Mencapai target tersebut, industri Hulu Migas memastikan bersikap terbuka kepada Pamobvit Polri mengingat sebaran Hulu Migas memerlukan waktu tempuh dan perjalanan yang tidak mudah,” terangnya.
Hingga kini, lanjut Rudi SKK Migas telah mampu menyumbang penerimaan negara sebesar 18,2 miliar US dollar atau sekitar Rp269 triliun di tahun 2022. “Industri Hulu Migas terus berkomitmen memperhatikan tenaga kerja lokal, termasuk mendukung multiplier effect sehingga masyarakat Papua bisa merasakan manfaatnya” kata Rudi.
Usai PKS tersebut, SKK Migas akan memberikan kebutuhan lapangan secara detail sehingga Polda Papua Barat bisa memberikan dukungan pengamanan yang efektif dan efisien serta melakukan pendekatan yang tepat kepada masyarakat dalam mengawal kamtibmas kegiatan Hulu Migas. (bw)
