AG: Posisi Rahman dan Harjito di PBD Sudah Sangat Ideal
SORONG-Berbagai polemik kelompok pro atau kontra di kalangan masyarakat Papua Barat Daya terkait dengan kebijakan penempatan pimpinan OPD. Yang mana dalam penempatan pejabat eselon II dianggap tidak profesional dan proporsional memberikan porsi lebih kepada orang asli Papua.
Menanggapi hal itu, Anggota DPR Papua Barat, Abdullah Gazam justru mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh kepada Pj. Gubernur Papua Barat Daya karena dianggap sudah sangat tepat keputusan yang diambilnya.
“Saya melihat penempatan pejabat eselon untuk menduduki posisi pimpinan OPD itu sudah sangat tepat, baik dari sisi kepangkatan maupun sisi history perjuangan yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun,”jelasnyà kepada Radar Sorong. Minggu (15/1).
Artinya, sambung AG sapaan akrabnya bahwa dari sisi aturan dan sisi etika itu sudah sangat sesuai. Apalagi di lihat porsi orang asli Papua lebih dominan jika dibandingkan dengan non OAP yang hanya 4 saja. Kemudian dari 4 orang itu ada dua nama yang dianggap menduduki posisi strategis yakni Rahman dan Harjito.
“Menurut saya posisi yang mereka duduki itu sudah sangat ideal baik dari sisi aturan bahkan jika ada yang menyinggung soal mereka tidak berkeringat justru itu salah karena dedikasi dan pengorbanan mereka dalam perjuangan panjang atas hadirnya provinsi ini juga sangat luar biasa dan tak bisa dibantah oleh siapapun kecuali bagi mereka yang tidak tahu menahu soal ini,”ujarnya.
Sehingga, tambah Abdullah jika ada pihak tertentu yang merasa tidak puas atas keputusan tersebut meyakini bahwa mereka tidak mengetahui secara detail betapa sejumlah orang yang ditempatkan itu sudah sangat sesuai dengan jerih payah mereka dalam mensukseskan lahirnya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini.
“Kalau sekiranya saya dibutuhkan menjadi saksi untuk pengakuan kepada Pak Rahman dan Pak Harjito maka akan saya menceritakan yang sebenarnya bahwa mestinya kita semua berterima kasih kepada mereka karena jikalau tidak ada mereka dalam bagian perjuangan ini yakinlah bahwa pemekaran ini akan ditunda sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan,”tegas Gazam yang juga saat ini menjabat sebagai ketua DPW PKB Papua Barat.
AG menegaskan bahwa, tidak hanya kedua orang tersebut, dirinya secara pribadi pun tidak tercantum dalam daftar tim pemekaran apapun itu namanya, namun perjuangannya melalui akses politik di Jakarta untuk mewujudkan pemekaran sangat nyata.
“Tapi bagi saya tidak perlu untuk mendapatkan pengakuan itu karena bagi saya tidak terlalu penting karena yang lebih penting daripada itu semua adalah manfaat hadirnya Provinsi Papua Barat Daya ini dapat memberikan asas manfaat dan dampak positif untuk kepentingan banyak orang,”pungkas Ketua Fraksi Kebangkitan Nurani DPR Papua Barat itu.(juh)
