PPKM Level 3, Kegiatan Belajar Mengajar Sistem Shift
SORONG – Angin segar datang dari dunia pendidikan, dimana Pemerintah Kota Sorong akan memperhatikan dan memprioritaskan para guru honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua PGRI Kota Sorong, Yohanis Sagrim, mengatakan, dalam rangka hari lahir Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 25 November sekaligus diperingati sebagai Hari Guru Nasional, pihaknya melaksanakan syukuran. Selain itu, ada beberapa yang dilakukan yakni PGRI Menyapa, salah satunya mengunjungi Pemerintah Kota Sorong melalui Sekda Kota Sorong. ”Pemerintah selama ini sudah betul-betul memperhatikan pembangunan di bidang pendidikan di Kota Sorong dan sudah terlihat dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan sangat maju,” kata Yohanis Sagrim.
Lewat sentuhan Dinas Pendidikan, semua lembaga pendidikan dasar dalam hal ini TK, SD, SMP, SMA/SMK, termasuk perguruan tinggi di Kota Sorong semua menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Sorong. ”Wajiblah sebagai organisasi profesi ini kami bertemu pemerintah untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah,” ujarnya.
Dikatakannya, saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Sorong, ada beberapa hal penting yang disampaikan agar menjadi perhatian Pemerintah Kota Sorong. ”Di dalamnya ada hal-hal yang belum belum terlaksana. Itu yang kami minta harus menjadi perhatian termasuk guru honorer yang masih banyak di Kota Sorong, supaya bisa diangkat menjadi pegawai yang istilahnya PPPK,” tegasnya.
Selain itu, ada guru Bahasa Inggris yang mengajar di TK dan SD yang belum diakomodir di honorer. ”Nah, itu yang kami mengusulkan agar pemerintah bisa memperhatikan guru bahasa Inggrisnya,” ujarnya. ”Karena di era sekarang adalah era teknologi jadi wajib kita berbahasa Inggris sejak usia dini, sehingga sudah harus diajarkan bahasa Inggris,” sambungnya.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Yuli Atmini mengatakan bahwa ketika PGRI Kota Sorong melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Sorong untuk menyampaikan agar memperhatikan guru-guru honorer dan guru Bahasa Inggris, maka kedepan Pemerintah Kota Sorong akan memprioritaskan status guru honorer. ”Tadi PGRI telah bertemu dengan Pak Sekda, ada beberapa usulan dari PGRI terkait guru honor. Pak Sekda sudah menjawab dan ada angin segar nanti Pemerintah Kota akan koordinasi dengan Kemenpan-RB akan mengakomodir guru-guru tersebut sehingga bisa masuk pada pengangkatan PPPK,” jelasnya.
Dikatakannya, saat ini jumlah guru honorer di Kota Sorong sekitar 900-an, karena kemarin sudah dikurangi dengan yang sudah diterima PPPK. ”Karena sudah dikurangi PPPK dan ada pengangkatan pegawai kemarin CPNS itu. Ada sekitar 980-an, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta,” pungkasnya.
99 Persen Guru Telah Divaksinasi
Sementara itu, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Kota Sorong saat ini masih diberlakukan sistem shift. Kapasitas ruang kelas dan jumlah pelajar dibagi 2 hingga hanya 50 persen. Di dalam ruang kelas hanya 50 persen pelajar untuk shift pertama dan shift kedua 50 persen juga. KBM sistim shift diberlakukan dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 mengingat saat ini Kota Sorong statusnya masih PPKM Level 3. ”Sampai saat ini kita masih lakukan sistem shift. Kami masih menunggu keputusan Wali Kota Sorong untuk penerapan atau kebijakan selanjutnya dalam proses belajar mengajar,” kata Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Yuli Atmini yang ditemui wartawan di Kantor Wali Kota Sorong, Selasa (23/11).
Ketua PGRI Kota Sorong, Yohanis Sagrim menambahkan bahwa hingga saat ini jumlah guru-guru yang telah melakukan vaksinasi hampir 100%. ”Guru-guru sudah melakukan vaksinasi sudah 99%, masih ada satu atau dua yang belum karena penyakit bawaan sehingga proses daftar dinyatakan tunda vaksin dulu. Ya kita berharap semua 100% divaksin,” ujarnya.
Kalangan pelajar yang telah melakukan vaksinasi yang menjadi perhatian dikarenakan usia 12 tahun ke atas. Jadi kalau yang 11 tahun ke bawah kebanyakan belum. ”Kalau dalam pendidikan 75 persen sudah terlaksana. Kami terus memberikan pemahaman kepada mereka anak-anak yang belum vaksin karena terbentur izia dari orang tuanya,” katanya. ”Jadi orang tuanya nyatakan tidak boleh vaksin akhirnya anak tidak vaksin. Jadi semua hal yang dilakukan, ditanya sudah vaksin apa belum,” pungkasnya.
Cakupan vaksinasi di Kota Sorong tahap dua untuk pelayan public, yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama sebanyak 29.684 (164,69%), lebih tinggi dibandingkan jumlah sasaran vaksinasi 18.024 pelayan publik, sedangkan cakupan vaksin dosis kedua pelayan public sebanyak 24.597 (136,47%).
Salah satu orang tua yang enggan namanya dimediakan mengaku anaknya belum divaksin, dengan alasan anaknya dalam keadaan sehat-sehat saja. ”Saya punya anak ada sehat jadi stop vaksin. Kemarin dia punya teman sekelas habis vaksin langsung sakit demam, itu bikin saya tidak mau dia (anak,red) divaksin. Nanti vaksin kalau terjadi apa-apa dengan saya punya anak kamorang mau tanggung jawab kah,” tukasnya. (zia/ian)
