MANOKWARI – Mengawali roda pemerintahan di tahun 2023, Pj Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw MSi mempunyai tujuh atensi prioritas di tahun 2023.
Waterpauw menyampaikan tujuh atensi prioritas saat rapat bersama Bupati Manokwari dan kepala pimpinan organisasi perangkat daerah Papua Barat, Jumat (13/1).
Waterpauw mengatakan tujuh atensi prioritas yakni evaluasi kemendagri terkait APBD 2023 Papua Barat dan Papua Barat Daya, perkembangan inflasi, rencana hut pekabaran injil, proyek alihtrase jalan, program UMKM untuk mama-mama Papua, pembukaan lahan di Susweni, dan terakhir atensi PPKM serta vaksinasi.
Ia menjelaskan berkaitan dengan evaluasi APBD 2023 dari kemendagri pemerintah Papua Barat paling lambat penyelesaian pada 18 Januari mendatang untuk dikirimkan ke pusat.
“Paling lambat 18 Januari sudah kita kirimkan ke Kemendagri,” ujarnya.
Selanjutnya untuk perkembangan inflasi, Waterpauw mengungkapkan inflasi di Papua Barat pada Desember 2022 cukup baik karena masih di bawah inflasi nasional.
“Kita di Papua Barat inflasi pada bulan Desember sekitar 3 persen dan itu di bawah nasional. Saya rasa sudah cukup baik,” katanya.
“Dan Sorong masuk dalam kategori inflasi terendah dari tahun ke tahun pada Desember kemarin,” tambahnya.
Ia mengungkapkan untuk bisa mengendalikan inflasi, pemerintah Papua Barat telah melakukan intervensi pada sektor-sektor krusial yang menjadi penyumbang inflasi.
“Kemarin kita sudah lakukan sidak di dua pasar yang ada di Manokwari. Dan harga-harga masih stabil,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut Waterpauw untuk HUT pekabaran injil di Tanah Papua, rencananya akan dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 5 Februari mendatang.
“Saya sudah menunjuk Pj Sekda Papua Barat sebagai ketua tim dan nanti juga dibantu oleh pemerintah Manokwari yang mana tadi, Bupati telah menunjuk Sekda Manokwari,” katanya.
“Saya sudah minta kepada Bupati Manokwari untuk Sekda Manokwari saling berkoordinasi dengan Sekda Papua Barat,” katanya menambahkan.
Waterpauw menuturkan ada proyek alihtrase. Proyek ini sudah kita ajukan ke Kementerian PUPR dan telah menyetujui proyek strategis nasional yang pengerjaannya di tahun 2023.
“Manokwari sebagai Ibukota Papua Barat jadi perlu adanya perubahan untuk wajah ibukota,” tuturnya.
Selain itu, atensi yang lain seperti UMKM untuk mama-mama Papua, pembukaan lahan di Susweni dan pencabutan PPKM juga akan terus kita kejar.
“Meskipun telah ada instruksi Presiden terkait pencabutan PPKM, tentu terus menggenjot vaksinasi,” ucap Waterpauw.
Ia mengakui bahwa cakupan vaksinasi di Papua Barat masuk dalam kategori paling rendah se Indonesia.
“Ada tiga daerah yang cakupan vaksinasi rendah yakni Maluku, Papua dan Papua Barat,” kata Waterpauw.
Ia mengungkapkan ada beberapa daerah di Papua Barat yang cakupan vaksinasi sangat rendah dan masuk zona merah vaksinasi eperti Pegunungan Arfak.
Meski masuk dalam zona merah vaksinasi, Pegunungan Arfak masuk dalam zona hijau dampak covid 19. (bw)
