MANOKWARI – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) perwakilan Papua Barat mencatat telah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) di Papua Barat (PB) dan Papua Barat Daya (PBD) di tahun 2022 sebesar Rp1,2 triliun.
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II-B DJPb Papua Barat, Pendik Saputro mengatakan realisasi penyaluran KUR di tahun 2022 mengalami peningkatan daripada tahun 2021 sekitar 25 persen.
“Ada peningkatan penyaluran sekitar 25 persen. KUR tahun 2021 sebesar Rp958 miliar,” ujarnya, Selasa (24/1).
Ia menjelaskan adanya peningkatan penyaluran KUR tersebut, namun pada sisi debitur mengalami penurunan. Jumlah debitur di tahun 2021 sebanyak 21.300 orang sedangkan di tahun 2022 sebanyak 19.082 orang.
“Menurut pengamatan kami, ketika awal peminjaman KUR untuk masyarakat jumlah pinjamannya kecil daripada pinjaman berikutnya, kemungkinan hal tersebut membuat jumlah debitur nya menurun sedangkan penyaluran nya meningkat,” jelasnya.
Pendik menuturkan penyaluran KUR tahun 2022 lebih banyak pada sektor perdagangan lebih dari 50 persen sebesar Rp659 miliar. Kemudian pada sektor pertanian sebesar Rp144 miliar.
“KUR mikro pinjaman di bawah Rp50 juta masih banyak diminati masyarakat kemudian KUR kecil pinjaman sampai Rp100 juta, selanjutnya KUR Supermicro dengan maksimal pinjaman Rp 10 juta,” tuturnya.
Ia mengungkapkan penyaluran KUR tertinggi di Kota Sorong dan Manokwari masing-masing sebesar Rp 380 miliar dan Rp 339 miliar.
“Untuk Kota Sorong jumlah debitur mencapai 5.934 orang dan Manokwari mencapai 4.397 orang,” ungkapnya.
Pendik menerangkan dua daerah dengan penyaluran KUR terendah di wilayah kerja DJPb Papua Barat yakni di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Maybrat.
“Di Pegunungan Arfak Rp 200 juta dengan 1 debitur dan Maybrat Rp7,3 miliar dengan 45 debitur,” terangnya. (bw)
