MANOKWARI – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, Musa Y Sombuk menilai pelayanan publik di Papua Barat Daya (PBD) ‘mandek’ (tidak berjalan, red).
“Sampai saat ini, kami memonitor belum adanya penyerahan Personil Pembiayaan Perlengkapan dan Dokumen (P3D) belum ada,” ujarnya, Senin (22/5).
Hal itulah yang membuat Musa Y Sombuk mempertanyakan rencana pertemuan kedua Penjabat Gubernur Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Menurutnya, belum adanya penyerahan P3D yang membuat pelayanan publik di Papua Barat tidak berjalan hingga saat ini.
“Misalnya saja banyak guru-guru yang akhirnya tidak mengajar,” katanya.
“Kapan nih kedua Gubernur ketemu?,” katanya mempertanyakan.
Ia menuturkan bahwa sebelumnya ada rencana ke dua kepala daerah tersebut berencana bertemu di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun hingga kini, belum terjadi.
“Seperti sedang kucing-kucingan,” tandasnya.
Musa menilai pelayanan publik merupakan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat banyak. Dirinya pun menyayangkan sikap keduanya.
“Saya harap ke dua Gubernur bertemu dan menyelesaikan persoalan masalah P3D,” tandasnya.
Pemekaran Daerah Otonomi Baru, Papua Barat Daya merupakan persoalan politik, namun yang perlu dipertanyakan adalah jalannya proses transisi.
“Keduanya segera duduk bersama mengatur agenda sehingga proses transfer itu berjalan dengan baik tanpa mengorbankan pelayanan publik,” (bw)
