SORONG – Anggota Bawaslu RI, DR. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH tiba di Kota Sorong, Jumat (17/9). Kedatangan Anggota Bawaslu RI tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di wilayah Kota Sorong.
Pelaksanaan SKPP merupakan program prioritas nasional dari Bidang Kementerian Polhukam untuk dilaksanakan di tahun 2021. Dimana, khusus Papua Barat terdapat 4 titik pelaksanaannya, yakni Manokwari, Raja Ampat, Kota Sorong dan Kabupaten Kaimana.
Anggota Bawaslu RI, DR. Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan, dengan dilaksanakan SKPP, diharapkan semakin banyak pengawasan dari masyarakat, sebab pengawasan bukan hanya menjadi tugas Bawaslu tetapi juga menjadi milik masyarakat secara keseluruhan terutama pemilih pemula.
“Jadi kalau nanti program SKPP ini berhasil, diharapkan di tahun 2024 semakin banyak orang yang mengawasi pemilu dan pemilihan sehingga pelanggaran Pemilu akan semakin berkurang, atau kalaupun ada pelanggaran, maka akan bisa kita proses karena banyak yang menyampaikan laporan,”jelasnya kepada awak media, kemarin.
Karena, tambah Ratna saat ini Bawaslu RI sedang melakukan pendeteksi dini yang efektif sebagai langkah pencegahan pelanggaran, melalui penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada (IKP) serentak tahun 2024.
“Kami butuh persiapan lebih baik, makanya kami kembali menyusun IKP tahun 2020 yang akan menjadi dasar jika kita menyusun strategi pengawasan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024,”ujarnya.
Bawaslu RI, tambah Ratna sudah melakukan pemetaan beberapa titik rawan dan potensi pelanggaran, pertama terkait daftar pemilih tetap (DPT), yang memang menjadi masalah dalam penyelenggaraan Pemilu karena berpotensi terjadinya kesalahan. Kedua, syarat pencalonan, yang misalnya ada perbedaan cara pandang Bawaslu dengan KPU, misalnya terkait syarat narapidana koruptor.
“Dan, kampanye serta potensi pelanggaran yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah kita yaitu soal politik uang baik di Pemilu maupun pemilihan dan juga di pemilu juga yang menjadi titik rawan adalah soal verifikasi partai politik,”terangnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Ibnu Mas’ud mengungkapkan kedatangan Anggota Bawaslu RI, Bidang Penindakan, DR. Ratna Dewi Pettalolo, sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan SKPP. Dimana, kegiatan SKPP ini merupakan keterlibatan peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif saat Pilkada 2024.
“Nanti peserta yang terlibat dari berbagai macam organsinasi kepemudaan, namun sasarannya adalah kaum milenial atau anak muda yang aktif sehingga dapat membantu Bawaslu dalam sosialisasi maupun pengawasan di masyarakat,”ungkapnya.
Kegiatan SKPP yang akan berlangsung di Kota Sorong mulai tanggal 20 hingga 22 September 2021. Sedangkan SKPP Kabupaten Raja Ampat sudah dilaksanakan sejak tanggal 16 hingga 19 September 2021.
Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI, DR. Ratna Dewi Pettalolo, berserta tim mengunjungi Kantor Bawaslu Kota Sorong, yang disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Sorong, Elias Idie berserta staf Bawaslu Kota Sorong.(juh)
