SORONG – Kurang lebih 4 jam menduduki Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong, ratusan massa yang mengatasnamakan diri Mahasiswa dan Rakyat Kota Sorong bergerak (Marak) menuntut 10 poin tuntutan yang salah poinnya mendesak DPRD Kota Sorong mengevaluasi Pertamina dan SPBU di Kota Sorong, Senin (11/4).
Aksi demo damai yang berlangsung selama 4 jam tersebut, diwarnai dengan pembakaran ban dan orasi-orasi singkat dari perwakilan kampus hingga organsiasi mahasiswa yang mendesak DPRD Kota Sorong untuk menyampaikan kepada pemerintah terkait penderitaan rakyat akibat kenaikan BBM, minyak goreng yang terbatas sehingga harga Minyak Goreng yang naik. Selain itu, massa Marak menolak penundaan Pemilu 2024 dan tolak perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, serta turunkan harga sembako yang kian mencekik rakyat.
Salah satu orator, Aprianto mengatakan pemerintah jangan hanya mengurus pemekaran, sebab Provinsi Papua Barat saja tidak bisa urus. ”Jangan hanya duduk bicara omong kosong, hari ini rakyat menderita karena harga minyak goreng mahal, BBM naik. Eh, kini ada isu perpanjangan masa jabatan. Sampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Luhut Pandjaitan, Tito Karnavian bahwa rakyat Papua dan Papua Barat, terutama mahasiswa, menolak perpanjangan jabatan presiden karena itu mengkhianati konstitusi,” tegasnya.
Orator lainnya, Abdul meluapkan kekecewaanya lantaran kedatangan massa ke Kantor DPRD Kota Sorong tidak bertemu dengan Ketua DPRD Kota Sorong. ”Kenapa alasannya selalu sakit dan sakit, ini ada apa. Padahal yang datang juga masyarakat Kota Sorong. Kerja DPRD sudah tidak lagi memprioritaskan penderitan dan kesusahan masyarakat, tetapi hanya kepentingan partai politik,” tukasnya.
Abdul menitipkan pesan kepada Pemerintah Kota Sorong, bahwasanya penyampaian terkait minyak goreng aman hingga Idul Fitri, itu tidak sesuai hasil lapangan, sebab saat ini minyak goreng sudah langkah. ”DPRD Kota Sorong tidak bisa mengkontrol Walikota Sorong dan jajarannya, karena masalah Kota ini diselesaikan diatas ranjang,” ketusnya.
Koordinator Aksi, M. Risal Abusama dalam orasinya mengatakan, menurut hasil kajian mahasiswa, DPRD Kota Sorong telah gagal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam UU Dasar 1945 pasal 20 ayat 1. Sehingga, mahasiswa dan Rakyat Kota Sorong Bergerak (Marak) menuntut, Pertama, mendesak DPRD Kota Sorong untuk memastikan ketersediaan BBM jenis subsidi di Kota Sorong. Kedua, mendesak DPRD Kota Sorong agar segera membentuk tim khusus untuk memastikan ketersediaan BBM yang ada di Kota Sorong. Ketiga, mendesak DPRD Kota Sorong agar segera mengevaluasi seluruh Pertamina dan SPBU yang ada di Kota Sorong. Keempat, DPRD Kota Sorong harus memastikan harga BBM bersubsidi di Kota Sorong tidak naik. Kelima, mendesak DPRD Kota Sorong agar menyelesaikan masalah minyak goreng yang ada di Kota Sorong. Keenam, DPRD Kota Sorong harus menggunakan kewenangannya untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di Kota Sorong.
Ketujuh, Mahasiswa dan Rakyat Kota Sorong bergerak (Marak) menolak dengan tegas wacana penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. Kedelapan, mendesak DPRD kota Sorong agar mempercepat pengadaan rumah sakit rujukan yang ada di Kota Sorong. Kesembilan, Marak menolak dengan tegas persoalan pemindahan ibukota negara. Kesepuluh, DPRD Kota Sorong harus merealisasikan poin-poin tuntutan di atas dengan cara mengirim tuntutan tersebut kepada DPR RI dan Presiden Republik Indonesia. ”Apabila tuntutan tidak dijawab dengan waktu yang sesingkat-singkatnya maka kami atas nama Marak akan turun kembali dengan massa yang lebih besar,” ancamnya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Sorong, Auguste CR. Sagrim yang menerima massa menyatakan DPRD Kota Sorong telah menerima tuntutan massa aksi, selanjutnya akan dirapatkan bersama DPRD Kota Sorong untuk kemudian dibawa ke pusat. ”Kemungkinan hari Rabu kami akan bawa tuntutan ini, karena ini isu nasional. Ingat bahwa daerah selalu menjadi korban kebijakan, dimana yang mengambil kebijakan adalah pemerintah pusat,” tuturnya.
Pilar Pemuda Rakyat Tolak Tiga Periode dan Kenaikan Harga
Sementara itu, Pilar Pemuda Rakyat Papua Barat melakukan aksi damai di lampu merah Makalo Manokwari, Senin (11/4) sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang telah menaikkan bahan bakar minyak (BBM), minyak goreng dan pajak pertambahan nilai (PPN) serta menolak perpanjangan jabatan presiden tiga periode.
Meskipun diguyur hujan, aksi tersebut tetap berlangsung tanpa memperdulikan cuaca demi menyuarakan aspirasi. Rusman dalam orasinya mengatakan kondisi negara saat ini tidak baik-baik saja. Kelangkaan minyak goreng, terjadi antrian dimana-mana. Tak hanya kenaikan harga minyak goreng, kenaikan harga bahan bakar minyak juga telah meresahkan masyarakat ditambah lagi kenaikan ppn dari 10 persen menjadi 11 persen. ”Hari ini penguasa kita diam tidak mencari solusi atas persoalan yang terjadi, penguasa kita sibuk mendeklarasikan tiga periode presiden, tetapi rakyat menjerit dan menangis,” ujar Rusman dalam orasinya.
Dalam aksi damai tersebut, tiba-tiba seorang ibu rumah tangga masuk dalam barisan Pilar Pemuda Rakyat Papua Barat dan mengambil alih untuk menyuarakan keresahan yang tengah terjadi. Yunita Mambor seorang ibu rumah tangga dalam orasinya mengatakan bahwasannya ibu rumah tangga merasakan dampak begitu besar pada kenaikan harga saat ini. ”Dampak dari kenaikan harga bisa membuat rumah tangga menjadi ribut karena tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak,” ujar Yunita Mambor.
Menurutnya, pemerintah pusat dengan senang hati menaikkan harga tetapi tidak melihat ke daerah-daerah. ”Mereka (pemerintah pusat) tidak datang kasih minyak goreng dan beberpa bahan makanan ke pada kita, melainkan kita sendiri yang berusaha untuk hidup kita,” ucapnya. ”Kita sebagai ibu rumah tangga merasakan dampak dari hal yang terjadi. Dengan kondisi seperti ini, harus pintar mengatur keuangan yang ada. Kenaikan ini menjadikan kita rakyat kecil menderita,” katanya menambahkan.
Koordinator lapangan Pilar Pemuda Rakyat Papua Barat, Deflisen Pahala saat ditemui wartawan usai aksi damai tersebut mengatakan ada enam tuntutan yang disuarakan dalam aksi damai. ”Menolak perpanjangan tiga periode. Menolak pilkada 2024 ditunda. Menolak kenaikan harga BBM non subsidi. Menolak kenaikan sembilan bahan pokok. Menolak kenaikan PPN, serta Menolak pemekaran DOB,” ucapnya. (juh/bw)
