SORONG – Pemerintah pusat menilai bahwa Maybrat termasuk salah satu kabupaten yang masih tertinggal alias miskin dari sejumlah kabupaten di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Kabid Otsus Bapeda Provinsi Papua Barat Legius Wanimbo pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Kampung se-Kabupaten Maybrat di hotel Vega Kota Sorong baru-baru ini.
Terkait penilaian tersebut, Bupati Maybrat, Dr. Drs Bernard Sagrim,MM mengatakan bahwa penilaian yang diberikan tersebut adalah standar normative, namun jika dilihat dari fakta sebenarnya di Kabupaten Maybrat justru berbanding terbalik. ”Mereka (Pemerintah pusat) kan punya cara dan alat untuk mengukur miskin dan tidaknya suatu daerah, tapi kalau secara fakta di lapangan justru berbanding terbalik,” tegas Bupati Maybrat.
Sagrim mengatakan, secara logika seseorang atau pasangan keluarga dikatakan miskin terkecuali tidak memiliki rumah, tapi yang terjadi saat ini justru masyarakat yang tidak berpenghasilan miliki rumah yang bagus-bagus, anak-anak bisa disekolahkan sampai level sarjana. ”Kategori miskin itu seperti yang bagaimana, rata-rata orang di Maybrat ini punya rumah semua atau paling rendah miliki rumah semi permanen,” tandas Sagrim.
Tidak hanya itu, mobilitas ekonomi menurut Bupati Maybrat, cukup tinggi. Hal itu bisa diukur dengan mobilitas barang dan uang yang masuk dan keluar Maybrat juga cukup tinggi. “Misalnya untuk jasa transportasi, masyarakat bisa sewa transportasi kisaran 2-5 juta sekali trayekm” tandasnya sembari menjelaskan bahwa dengan mengeluarkan biaya yang relatif besar tersebut bisa membuktikan bahwa ekonomi dan SDM masyarakat Maybrat sebenarnya sudah cukup mapan.
Kendati demikian, Sagrim tidak menampik bahwa stigma daerah miskin dari pemerintah pusat tersebut bisa memacu pemerintah dan masyarakat Kabupaten Maybrat untuk lebih maju dan berkembang. ”Tapi tidak apa-apa, label tersebut lebih memacu kita untuk terus maju, bertumbuh dan berkembang,” tandasnya. (ris)
