SORONG – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, ST, MT, meminta pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengalokasikan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) secara signifikan untuk mendukung penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat di Tanah Papua.
Dukungan anggaran tersebut dinilai penting agar masyarakat adat mampu menata kelembagaan, memetakan wilayah adat, serta melindungi hak-hak mereka di tengah perkembangan pembangunan dan masuknya investasi.
Kelly mengatakan, persoalan masyarakat hukum adat, hutan adat, serta berbagai hal yang berkaitan dengan hak-hak adat saat ini menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan anggaran harus diarahkan untuk membantu kelembagaan masyarakat adat agar mampu mengatur dirinya sendiri dan menjalankan program-program yang telah direncanakan.
“ Kami meminta kepada seluruh kepala daerah agar memberikan dukungan kebijakan anggaran Dana Otsus yang cukup signifikan untuk mendukung kelembagaan masyarakat adat. Mereka membutuhkan dukungan agar bisa menata dan mengatur kelembagaan adatnya dengan baik,” kata Julian.
Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya terdapat empat agenda penting yang harus dikawal bersama, yakni meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua sebagaimana tercantum dalam bagian menimbang huruf B.
Menurut Julian, agenda mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua perlu diterjemahkan secara konkret melalui kebijakan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satunya dengan memastikan setiap daerah memiliki regulasi yang mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat.
Ia menyebutkan, dari enam kabupaten/kota di Papua Barat Daya, empat daerah telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang masyarakat hukum adat. Sementara Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat diharapkan segera menyusun dan menetapkan regulasi tersebut.
Namun, Kelly mengingatkan bahwa keberadaan Perda tidak boleh hanya menjadi dokumen yang tersimpan di lemari arsip atau sekadar kebanggaan daerah. Regulasi tersebut harus ditindaklanjuti dengan kebijakan anggaran agar kelembagaan masyarakat adat dapat menjalankan tugas dan programnya.
“Jangan sampai setelah memiliki Perda, kemudian hanya menjadi pemanis dan disimpan di lemari arsip. Harus ada tindak lanjut melalui kebijakan anggaran. Masyarakat adat perlu didukung agar bisa menata kelembagaannya, termasuk melakukan pemetaan wilayah adat,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap lembaga masyarakat adat minimal harus memiliki peta wilayah adat yang jelas. Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui batas wilayah, keberadaan masyarakat adat, serta marga-marga yang memiliki hak atas wilayah tersebut. Dengan demikian, ketika investor masuk, proses komunikasi dan pembahasan dapat dilakukan bersama masyarakat adat yang benar-benar memiliki hak atas wilayah tersebut.
Kelly menilai, kejelasan peta adat juga dapat mencegah terjadinya konflik dan kesalahpahaman antara pemerintah, investor, dan masyarakat. Sebab, dalam sistem adat di Tanah Papua, keberadaan lembaga adat harus tetap memperhatikan hak-hak marga sebagai pemilik dan penentu hak adat.
“Ketika ada investasi yang masuk, harus jelas investor itu berada di wilayah adat mana dan berbicara dengan masyarakat adat yang memiliki hak. Kalau masyarakat adat setuju, proses perizinan bisa berjalan. Tetapi kalau lembaga adat atau masyarakat yang memiliki hak tidak setuju, hal itu juga harus dihormati. Di Tanah Papua, hak adat bukan hanya berada pada lembaga, tetapi juga pada marga,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, pihaknya telah menerima berbagai saran dan rekomendasi masyarakat melalui pertemuan serta kegiatan edukasi masyarakat hukum adat di lima kabupaten dan satu kota yang dibantu tim Universitas Papua (Unipa). Berbagai masukan tersebut akan disampaikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam memperkuat perlindungan masyarakat adat.
Selain itu, Kelly menyambut baik adanya dorongan pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Lembaga Masyarakat Hukum Adat. Ia berharap regulasi tersebut segera ditetapkan oleh DPR Papua Barat Daya sehingga dapat menjadi landasan bagi masyarakat hukum adat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Terkait perlindungan wilayah adat, Kelly juga menyinggung wacana sertifikat komunal serta usulan pemberian ruang pengelolaan sekitar lima hingga 10 hektare bagi masyarakat adat. Namun, menurutnya, hal tersebut masih sebatas wacana dan perlu didiskusikan lebih lanjut agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Jangan sampai pembangunan terus berjalan, sementara masyarakat adat dari hari ke hari semakin tergusur. Karena itu, kapasitas sumber daya manusia masyarakat adat harus ditingkatkan agar mereka mampu bertahan dan berkontribusi dalam pembangunan,” katanya.
Kelly menambahkan, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota perlu menginventarisasi lembaga-lembaga adat yang benar-benar ada dan aktif. Selanjutnya, dukungan Dana Otsus dapat diarahkan untuk membantu mereka menyusun program, melaksanakan kegiatan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
Ia juga mendorong kerja sama dengan kalangan akademisi, khususnya Unipa yang memiliki tenaga ahli dan hasil penelitian mengenai masyarakat adat di Tanah Papua. Hasil riset tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi, pendampingan, dan pemetaan wilayah adat.
Menurutnya, masyarakat adat juga perlu memahami mekanisme perencanaan pembangunan, termasuk bagaimana menyusun program dan mengusulkannya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), khususnya Musrenbang Otsus.
“Perlu ada sosialisasi dan edukasi yang baik kepada masyarakat adat. Mereka harus memahami bagaimana menyusun program kegiatan, bagaimana memasukkan program ke dalam Musrenbang, serta mengetahui hak dan kapasitas kelembagaan mereka,” ujarnya.
Kelly berharap penguatan kelembagaan masyarakat adat mendapat perhatian serius dari seluruh kepala daerah. Dengan dukungan regulasi, anggaran, pemetaan wilayah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, masyarakat adat diharapkan dapat terlindungi sekaligus menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.(zia)
















