Anggota DPR RI Robert Kardinal Minta Bantuan Ternak di Papua Barat Daya Dikelola Serius dan Berkelanjutan

SORONG – Anggota Komisi IV DPR RI, Robert Joppy Kardinal, S.A.B. menegaskan bahwa bantuan ternak ayam petelur dan babi yang disalurkan kepada kelompok masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya harus dikelola secara serius dan berkelanjutan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Penegasan itu disampaikan Robert Joppy Kardinal saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Ayam Petelur dan Ternak Babi yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan ternak kepada kelompok penerima manfaat di Papua Barat Daya, bertempat di Rylich Panorama Hotel, Sorong Papua Barat Daya, Senin (16/11/2026).

Menurut Robert, keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat di tingkat pusat, tetapi sangat bergantung pada pelaksanaan dan pengawasan di daerah.

“Kita boleh membuat kebijakan di pusat, tetapi kalau mereka yang di bawah tidak menjalankan, maka program itu tidak akan berjalan. Karena mereka yang memeriksa, mereka yang memasangkan dan mereka yang membawa, tetapi kalau tidak berjalan, tentu hasilnya tidak akan maksimal,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kehadirannya di Papua Barat Daya merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPR RI, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah yang telah diputuskan bersama Kementerian Pertanian.

Robert ingin memastikan bahwa bantuan yang diperjuangkan melalui Komisi IV DPR RI benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima dan dimanfaatkan sesuai tujuan program.

Ia juga meminta pemerintah daerah, dinas teknis, serta kelompok penerima bantuan untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program tersebut.

Dalam kesempatan itu, Robert memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan ayam petelur, karena telur memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dalam upaya pencegahan stunting.

Menurutnya, Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian telah sepakat mendorong bantuan ayam petelur agar masyarakat di daerah dapat memproduksi telur sendiri dan tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Ia menilai pengembangan peternakan ayam petelur di Papua Barat Daya sangat penting mengingat kebutuhan telur masyarakat cukup tinggi, sementara distribusi telur dari luar daerah membutuhkan waktu perjalanan yang panjang dan berpotensi memengaruhi kualitas produk.

Robert juga menyoroti kondisi peternak telur di daerah lain yang pernah mengalami persoalan akibat melimpahnya pasokan telur sehingga harga jual mengalami penurunan.

Karena itu, ia berharap Papua Barat Daya dapat mengembangkan peternakan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membuka peluang usaha baru.

Selain ayam petelur, Robert juga mendorong pengembangan ternak babi sebagai komoditas yang memiliki potensi ekonomi besar bagi masyarakat Papua.

Ia memberikan gambaran mengenai potensi perkembangbiakan ternak babi. Dengan komposisi satu pejantan dan sembilan indukan betina, serta asumsi setiap indukan melahirkan enam anak, maka dalam satu kali periode kelahiran dapat menghasilkan sedikitnya 54 ekor anak babi.

Menurutnya, potensi tersebut harus menjadi motivasi bagi kelompok penerima bantuan untuk memelihara dan mengembangkan ternak secara serius sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan populasi ternak dan pendapatan masyarakat.

“Saya minta bantuan ini jangan dipotong atau dijual, meskipun menjelang Natal. Kita harus menjaga dan mengembangkan ternak ini supaya ke depan hasilnya bisa lebih banyak dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pesannya.

Robert bahkan menyatakan komitmennya untuk turun langsung mengunjungi kelompok penerima bantuan guna melihat perkembangan ternak yang telah disalurkan.

Ia juga meminta kelompok penerima manfaat membuat laporan apabila ternak mengalami sakit atau mati, sehingga dapat diketahui penyebabnya dan segera ditangani bersama petugas teknis.

Di sisi lain, Robert menekankan pentingnya pengawasan kesehatan hewan dan peran karantina dalam menjaga Papua Barat Daya dari ancaman masuknya penyakit hewan dari luar daerah.

Ia berharap bibit ayam dan babi yang dikembangkan di Papua Barat Daya dapat memanfaatkan sumber daya genetik lokal yang sehat dan memenuhi ketentuan kesehatan hewan.

Menurutnya, pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan harus dilakukan secara ketat agar berbagai penyakit yang pernah terjadi di daerah lain tidak menyebar ke Papua Barat Daya.

Robert berharap seluruh bantuan yang telah diperjuangkan melalui Komisi IV DPR RI dapat menjadi modal awal bagi masyarakat untuk membangun usaha peternakan mandiri.

Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas teknis, petugas kesehatan hewan, karantina hingga kelompok peternak.

“Harapan saya, bantuan ini benar-benar dikembangkan. Jangan hanya diterima, tetapi harus dipelihara dengan baik, sehingga ke depan masyarakat bisa menikmati hasilnya dan memiliki usaha peternakan yang berkelanjutan,” terang Robert Kardinal.

Robert Kardinal Ungkap Alasan Pilih Bantuan Ayam Petelur dan Babi untuk Masyarakat Papua Barat Daya

Anggota Komisi IV DPR RI, Robert Joppy Kardinal, menjelaskan alasan memilih ternak ayam petelur dan babi sebagai program bantuan aspirasi bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Kedua jenis ternak tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi serta mampu mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Menurut Robert, bantuan ayam petelur diberikan karena telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kesehatan dan pertumbuhan anak-anak, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia menilai kebutuhan telur di Kota Sorong cukup tinggi dengan harga jual yang relatif mahal, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Telur ayam ini sangat penting untuk kesehatan anak-anak dan masyarakat. Telur merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan warga Kota Sorong, sementara nilai jualnya juga cukup tinggi,” ungkap Robert saat diwawancarai wartawan.

Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, harga satu rak telur berisi 30 butir di Kota Sorong berkisar Rp58.000 hingga Rp60.000. Bahkan, menjelang Desember, harga telur diperkirakan dapat meningkat hingga Rp100.000 sampai Rp150.000 per rak.

Karena itu, ia berharap pengembangan peternakan ayam petelur di Papua Barat Daya dapat membantu memenuhi kebutuhan telur masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Selain ayam petelur, Robert juga memilih ternak babi karena komoditas tersebut memiliki nilai ekonomi dan permintaan yang tinggi di Tanah Papua.

Menurutnya, babi merupakan salah satu jenis ternak yang sangat diminati masyarakat Papua sehingga memiliki peluang usaha yang menjanjikan bagi kelompok peternak.

Ia bahkan menyebutkan Papua Barat Daya dan Kalimantan Barat sebagai dua provinsi yang mendapatkan alokasi bantuan ternak babi dalam jumlah relatif besar melalui program tersebut.

Namun demikian, Robert mengingatkan bahwa pengelolaan peternakan ayam petelur membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait penyediaan pakan yang memiliki kebutuhan dan manajemen tersendiri.

Ia meminta kelompok penerima bantuan mulai mempersiapkan kemampuan pengelolaan usaha, termasuk memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan kelompok.

“Keuangan keluarga dan keuangan kelompok harus dipisahkan. Rekeningnya juga harus berbeda. Ketua, sekretaris, dan bendahara harus menjalankan tugas masing-masing agar administrasi dan pengelolaan keuangan tidak amburadul,” tegasnya.

Robert mengingatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan uang kelompok, seperti penggunaan dana usaha untuk kepentingan pribadi dengan alasan meminjam sementara.

Menurutnya, seluruh pengurus harus membangun komunikasi secara terbuka dan jujur dalam menentukan langkah pengembangan usaha peternakan.

Ia juga mengingatkan bahwa setelah tiga bulan pemeliharaan, kelompok peternak ayam harus mulai mempersiapkan kebutuhan pakan secara mandiri sehingga keberlanjutan usaha tetap terjaga.

Sementara untuk ternak babi, Robert menilai masyarakat memiliki peluang memanfaatkan bahan pakan lokal yang tersedia di lingkungan sekitar, termasuk batang atau gedebog pisang yang dapat diolah menjadi bahan pakan ternak dengan pengolahan dan campuran yang tepat.

Terkait pengawasan, Robert meminta dinas pertanian dan peternakan di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, termasuk para penyuluh, untuk aktif melakukan pendampingan terhadap kelompok penerima bantuan.

Ia juga memastikan akan turun langsung mengunjungi kelompok-kelompok penerima bantuan untuk melihat perkembangan dan memastikan program berjalan sesuai harapan.

“Saya pasti akan datang dan melihat satu per satu kelompok penerima bantuan. Saya juga punya informan untuk mengetahui kelompok mana yang mengalami masalah, sehingga bisa langsung kita cek di lapangan,” ujarnya.

Robert menegaskan, bantuan pemerintah harus memberikan manfaat bagi banyak orang, bukan justru menimbulkan persoalan internal di antara anggota kelompok.

Ia mengingatkan agar pengelolaan kelompok tidak didominasi kepentingan keluarga, seperti ketua, sekretaris, dan bendahara yang semuanya berasal dari satu keluarga.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengelolaan keuangan maupun pembagian hasil usaha.

“Jangan sampai bantuan ini justru membuat kelompok yang sebelumnya rukun menjadi bertengkar karena persoalan uang. Saya tidak mau itu terjadi. Bantuan ini harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bukan menjadi sumber perpecahan,” tegasnya.

Ia berharap seluruh kelompok penerima bantuan dapat menjaga kekompakan, membangun manajemen usaha yang baik, serta memanfaatkan potensi peternakan ayam petelur dan babi untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Robert juga mengajak pemerintah daerah dan dinas teknis agar terus melakukan pengawasan serta pendampingan sehingga bantuan ternak tersebut dapat berkembang menjadi usaha produktif dan berkelanjutan di Papua Barat Daya.

Bantuan Ternak Rp4,2 Miliar Disalurkan ke Papua Barat Daya, Dorong Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan ternak ayam petelur dan babi senilai Rp4,2 miliar bagi kelompok penerima manfaat di Provinsi Papua Barat Daya. Bantuan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha peternakan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Veteriner Jayapura, drh. Tri Juwianto dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Ayam Petelur dan Ternak Babi yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan ternak kepada kelompok penerima manfaat di Provinsi Papua Barat Daya, bertempat di Rylich Panorama Hotel Sorong.

Dalam sambutannya, Kepala Balai Veteriner Jayapura, drh. Tri Juwianto menyampaikan apresiasi kepada Anggota Komisi IV DPR RI, Robert Joppy Kardinal, atas perhatian, dukungan, dan komitmennya dalam mendorong pembangunan sektor pertanian, khususnya subsektor peternakan di Papua Barat Daya.

Ia menjelaskan, total bantuan aspirasi yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Barat Daya mencapai Rp4,2 miliar, dengan rincian 13 paket bantuan ternak ayam dan 10 paket bantuan ternak babi.

Menurutnya, program bantuan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025 yang sebelumnya hanya menjangkau 13 kelompok ternak ayam. Pada tahun ini, jangkauan bantuan juga diperluas hingga Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Raja Ampat.

Khusus untuk Kabupaten Sorong dan Kota Sorong, terdapat 18 kelompok penerima manfaat, dengan rincian empat kelompok penerima bantuan ayam di Kota Sorong, empat kelompok penerima bantuan ayam di Kabupaten Sorong, serta 10 kelompok penerima bantuan ternak babi di Kota Sorong.

Kepala Balai Veteriner Jayapura, drh. Tri Juwianto berharap bantuan tersebut dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan secara produktif dan berkelanjutan.

Selain memberikan tambahan penghasilan, pengembangan ternak ayam petelur dan babi juga diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan, khususnya pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan seluruh kelompok penerima manfaat agar menjaga dan mengelola bantuan yang telah diberikan dengan penuh tanggung jawab.

Menurutnya, bantuan ternak tersebut merupakan amanah yang harus dibudidayakan dan dikembangkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

“Kami sangat berharap dukungan dari Bapak Dewan, pemerintah daerah, dinas teknis, serta seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menjaga dan mengawal bantuan ini agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, instansi teknis, tokoh agama, dan masyarakat dalam mendukung kemajuan sektor peternakan di Papua Barat Daya.

Melalui program bantuan tersebut, diharapkan usaha peternakan masyarakat semakin berkembang, membuka peluang peningkatan ekonomi keluarga, serta memperkuat kemandirian pangan di Provinsi Papua Barat Daya.

Sementara itu, setelah menghadiri kegiatan Bimtek Manajemen Ayam Petelur dan Ternak Babi di Rylich Panorama Hotel, Anggota DPR RI Robert Kardinal bersama para pejabat meninjau salah satu lokasi peternakan Ayam Petelur “Kelompok Ternak Nusantara Hijau” di Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat Kota Sorong, dan Peternakan Babi “Kelompok Ternak Paulus” dan “Kelompok Ternak Kali Biru” di Km 10 Masuk, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara Kota Sorong.(akh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social Icons

error: Content is protected !!