Penyesuaian Tarif TKBM Pelabuhan Sorong Berujung Polemik, Pelindo dan TKBM Berbeda Pandangan
SORONG – Persoalan penyesuaian tarif upah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya, kembali menjadi perhatian setelah pekerja yang tergabung dalam Koperasi TKBM Klayum Sorong menggelar aksi demonstrasi, Kamis (12/11/2026).
Aksi tersebut dipicu belum dibayarkannya selisih kenaikan tarif upah kegiatan stuffing dan stripping peti kemas di lini 2 sejak 1 Juni 2026.
Diketahui bahwa persoalan ini bermula dari proses penyesuaian tarif upah TKBM yang telah dibahas sejak Mei 2026 melalui sejumlah rapat mediasi dan pertemuan bersama KSOP Kelas I Sorong, Pelindo, ALFI/ILFA, APBMI, INSA, serta pihak terkait lainnya. Dalam pembahasan tersebut, para pihak menyepakati rencana pemberlakuan tarif baru mulai 1 Juni 2026. Namun, dalam pelaksanaannya muncul perbedaan pandangan terkait pemberlakuan tarif dan pembayaran tagihan susulan untuk periode sebelumnya.
General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Sorong, Sonny Uktolseya, menjelaskan bahwa proses penyesuaian tarif sebenarnya telah berjalan sejak Mei 2026. Bahkan, untuk kegiatan di pelabuhan konvensional, tarif baru sudah diberlakukan sejak 1 Juni 2026. Sementara untuk Terminal Petikemas Sorong, pemberlakuannya membutuhkan persetujuan manajemen Pelindo Regional 4 di Makassar.
“Untuk TPK ini saya harus meminta izin kepada Executive Director kami di Makassar. Surat izin baru keluar tanggal 14 Oktober 2026. Setelah itu, tarif baru dimasukkan ke dalam sistem pada 17 Oktober 2026 dan sejak tanggal tersebut kami sudah melakukan penagihan upah baru kepada ALFI/ILFA dan JPT sebagai pelaksana kegiatan,” jelas Sonny.
Sonny mengatakan, persoalan muncul ketika TKBM meminta pembayaran selisih tarif sejak 1 Juni hingga 16 Oktober 2026.
Menurutnya, Pelindo hanya bertindak sebagai pihak yang membantu menagihkan biaya kepada Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), kemudian meneruskan pembayaran kepada TKBM. Karena itu, Pelindo tidak dapat membayarkan tagihan apabila pihak pengguna jasa belum membayar kewajiban tersebut.
“Selama JPT belum membayar kepada Pelindo dengan tarif baru, Pelindo juga tidak bisa membayar tagihan TKBM dengan tarif baru. Kalau saya membayar terlebih dahulu, dasar pembayarannya apa? Artinya Pelindo harus menanggung sendiri biaya tersebut. Itu juga menjadi persoalan secara hukum dan organisasi kami,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa DPC ALFI/ILFA Sorong sebelumnya telah menyampaikan surat penolakan terhadap tagihan susulan. Dalam surat tertanggal 5 November 2026, ALFI/ILFA menyatakan tidak menolak kenaikan tarif OPP/OPT yang mulai berlaku 17 Oktober 2026, tetapi menolak pembayaran tagihan susulan untuk periode 1 Juni hingga 16 Oktober 2026.
Ketua Koperasi Klayum TKBM Pelabuhan Sorong, Yoppi Raunsai, memiliki pandangan berbeda.
Ia menegaskan bahwa penyesuaian tarif telah melalui proses sesuai ketentuan dan melibatkan seluruh instansi serta pemangku kepentingan terkait.
Menurutnya, kesepakatan pemberlakuan tarif baru telah dituangkan dalam berita acara hasil mediasi pada Mei 2026.”Proses kenaikan tarif ini sudah kami laksanakan sesuai regulasi. Semua instansi terkait, baik Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, KSOP, Pelindo maupun stakeholder lainnya sudah terlibat dalam pleno penetapan. Kesepakatannya jelas, tarif diberlakukan mulai 1 Juni 2026,” tegas Yoppi.
Ia menyebutkan, setelah proses administrasi dan penandatanganan dokumen diselesaikan, pihaknya mengajukan tagihan susulan sesuai kesepakatan. Nilai tagihan tersebut diperkirakan mencapai Rp300 juta, menyesuaikan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan. Namun, hingga kini tagihan tersebut belum dibayarkan oleh Pelindo.”Yang menjadi persoalan bukan besaran kenaikannya, karena sudah melalui proses dan disepakati bersama. Kami keberatan karena kesepakatan yang sudah ditandatangani tidak dilaksanakan. Sementara kami sebagai koperasi sudah membayarkan upah pekerja berdasarkan tarif baru,” ujarnya.
Yoppi menjelaskan, kenaikan tarif yang diperjuangkan mencapai 26 persen dari tarif sebelumnya. Kenaikan tersebut merupakan akumulasi penyesuaian selama lima tahun. Ia menegaskan, tuntutan TKBM bukan untuk meminta kenaikan baru, melainkan meminta pelaksanaan kesepakatan dan pembayaran selisih tarif sejak 1 Juni 2026.
Sementara itu, dalam surat resmi DPC ALFI/ILFA Sorong yang ditandatangani Ketua Wawan dan Sekretaris Subarkah Arifin, organisasi tersebut menilai penagihan susulan akan memberatkan JPT dan pengguna jasa karena pemberitahuan tarif baru baru disampaikan pada Oktober 2026. ALFI/ILFA juga mengacu pada Nota Dinas Executive Director 4 Regional 4 tertanggal 14 Oktober 2026 yang menyebutkan bahwa tarif OPP/OPT kegiatan stuffing dan stripping lini 2 dapat diterapkan sejak diterbitkannya nota dinas dan tidak diberlakukan secara mundur atau melalui tagihan susulan.
Dalam mediasi yang berlangsung di Kantor KSOP Kelas I Sorong pada 11 November 2026, ALFI/ILFA disebut menawarkan pembayaran sebesar 50 persen dari selisih kenaikan tarif. Namun, tawaran tersebut ditolak TKBM yang tetap meminta pembayaran penuh sesuai kesepakatan sebelumnya. Mediasi pun belum menghasilkan penyelesaian.
Atas persoalan tersebut, TKBM menyampaikan tuntutan agar Pelindo mengakui pemberlakuan tarif baru sesuai kesepakatan, membayar nota tagihan kegiatan stuffing dan stripping sejak 1 Juni 2026, serta melunasi seluruh tagihan paling lambat 16 November 2026. TKBM juga menyatakan akan melakukan mogok kerja sampai tuntutan pembayaran selisih tarif OPP/OPT dipenuhi.
Di sisi lain, Sonny mengatakan Pelindo akan kembali berkoordinasi dengan manajemen pusat untuk membahas persoalan tersebut. Ia berharap ada penyelesaian yang dapat diterima semua pihak sehingga pelayanan dan kegiatan operasional di Pelabuhan Sorong tetap berjalan.
Untuk mengantisipasi dampak aksi terhadap operasional pelabuhan, General Manager Pelindo Regional 4 Sorong telah menyurati Polres Sorong Kota pada 10 November 2026 guna meminta pengamanan objek vital pelabuhan. Pihak kepolisian mengonfirmasi akan menurunkan 60 personel untuk melakukan pengamanan.
Pelindo juga telah berkoordinasi dengan Ketua TKBM terkait rencana kedatangan kapal Tanto pada 12 November 2026 pukul 15.00 WIT. Kedua pihak diharapkan dapat memastikan persoalan tarif tidak mengganggu aktivitas bongkar muat dan pelayanan kapal di Pelabuhan Sorong.(zia)
