SORONG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terus berupaya memperkuat pendataan Orang Asli Papua (OAP) di lima kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, Raja Ampat dan Kota Sorong.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan data kependudukan, khususnya masyarakat asli Papua, dapat terdata secara akurat dan menyeluruh.
Koordinator Dinas Bidang Dukcapil Provinsi Papua Barat Daya, Yulianus Bosawer, S.H., mengatakan, pihaknya memiliki fungsi kontrol, pengawasan, dan koordinasi terhadap pelaksanaan pendataan yang dilakukan oleh Dukcapil di lima kabupaten dan satu kota.
Menurutnya, pada 2025 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta untuk mendukung program pendataan OAP. Dana tersebut dikoordinasikan pemerintah provinsi untuk mendukung pelaksanaan pendataan langsung hingga ke tingkat distrik dan kampung.
“Tujuan pendataan ini untuk mengevaluasi data Orang Asli Papua maupun data kependudukan secara umum. Kami ingin memastikan masyarakat yang berada di seluruh wilayah Papua Barat Daya dapat terdata dengan baik,” ujar Yulianus.
Meski demikian, pelaksanaan pendataan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama kondisi geografis sejumlah wilayah yang sulit dijangkau. Salah satunya di Kabupaten Tambrauw, di mana terdapat empat distrik yang hingga kini belum dapat dijangkau untuk pelaksanaan pendataan.
Yulianus menjelaskan, kondisi geografis tersebut menjadi perhatian serius karena masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, pegunungan, hingga daerah terpencil juga harus mendapatkan perhatian dalam proses pendataan administrasi kependudukan.
“Ketika kita berbicara tentang data Papua, maka saudara-saudara kita yang berada di dataran pesisir dan pegunungan, termasuk wilayah yang sulit dijangkau, juga harus terdata. Ini menjadi kendala yang perlu dicarikan solusi,” ujarnya kepada wartawan di M Hotel Sorong, Kamis (12/11/2026).
Ia mengungkapkan, data awal yang dihimpun sejak pelaksanaan program pada 2025 tercatat lebih dari 2.028 data. Namun, angka tersebut masih membutuhkan validasi lebih lanjut agar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Untuk memastikan pemutakhiran data berjalan optimal, Dukcapil Provinsi Papua Barat Daya akan membentuk tim pemantauan yang bertugas melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap lima kabupaten dan satu kota.
Evaluasi akan dilakukan secara berkala, baik setiap tiga bulan maupun enam bulan sekali, sesuai kebutuhan dan mekanisme pelaporan data. Dalam proses tersebut, setiap kabupaten dan kota juga diminta menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, termasuk kebutuhan anggaran, peralatan, dan fasilitas pendukung pelayanan.
Seluruh hasil evaluasi akan dirangkum untuk kemudian dilaporkan kepada Gubernur Papua Barat Daya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lanjutan.
Selain fokus pada pendataan OAP, Dukcapil Papua Barat Daya juga mulai mempersiapkan pelaksanaan kegiatan koordinasi lanjutan sebagai tindak lanjut instruksi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
Yulianus menyebutkan, Papua Barat Daya mendapat kesempatan menjadi wilayah pelaksanaan kegiatan koordinasi pada 2027. Untuk mendukung kegiatan tersebut, persiapan anggaran telah mulai dimasukkan dalam pendanaan Otonomi Khusus (Otsus).
Ada sejumlah tahapan yang akan dilakukan, mulai dari menyiapkan blangko KTP elektronik dari pemerintah pusat untuk didistribusikan kepada lima kabupaten dan satu kota, melakukan koordinasi serta wawancara guna mengidentifikasi kendala di lapangan, hingga membentuk panitia pelaksana.
Panitia tersebut nantinya bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh tahapan kegiatan dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Gubernur Papua Barat Daya, sebelum diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
Terkait kebutuhan blangko KTP elektronik, Yulianus menjelaskan bahwa distribusinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Satu kotak blangko umumnya berisi sekitar 2.000 keping.
“Blangko akan kami bagikan sesuai kebutuhan. Kami tidak langsung memberikan seluruh stok, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di masing-masing kabupaten dan kota. Jika stok mereka berkurang, bisa mengajukan permintaan kepada kami,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa stok blangko KTP elektronik di kantor Dukcapil Provinsi Papua Barat Daya saat ini sedang kosong. Karena itu, pihaknya akan menjadwalkan kembali penyediaan blangko untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan di daerah.
Yulianus berharap, melalui koordinasi dan pengawasan secara berkelanjutan, pendataan penduduk khususnya Orang Asli Papua di seluruh wilayah Papua Barat Daya dapat semakin akurat dan menyeluruh.
Dengan demikian, data kependudukan yang valid dapat menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta menentukan program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Papua Barat Daya.(akh)
