SORONG – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Papua Barat Daya bersama Polres jajaran berhasil menjaring sebanyak 1.170 kendaraan selama pelaksanaan Operasi Patuh Dofior 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 26 Oktober 2026 dan berakhir pada Minggu tanggal 8 November 2026.
Dari hasil operasi tersebut, pelanggaran lalu lintas didominasi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm serta tidak melengkapi persyaratan kendaraan bermotor, seperti Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan surat-surat kendaraan.
Hal ini disampaikan Dirlantas Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Sigit Hari Wibowo, S.I.K., M.H. melalui Paur Subbag Renmin Ops Bagbin Opsnal Ditlantas Polda Papua Barat Daya, Ipda Hary Susanto Matana, saat menyampaikan hasil pelaksanaan Operasi Patuh Dofior 2026.
Ia menjelaskan, dari total kendaraan yang terjaring, sebanyak 79 pelanggar dikenakan tindakan tilang manual, sementara 1.086 lainnya diberikan teguran.
“Jenis pelanggaran paling banyak didominasi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan tidak melengkapi kendaraan. Untuk kelengkapan kendaraan, pelanggaran yang banyak ditemukan yakni TNKB serta surat-surat kendaraan bermotor,” jelas Hary.
Menurutnya, pelaksanaan Operasi Patuh Dofior 2026 mengacu pada petunjuk Korlantas Mabes Polri dengan mengedepankan tiga pola tindakan, yakni preemtif sebesar 20 persen, preventif 50 persen, dan represif atau penegakan hukum sebesar 30 persen.
Tindakan preventif dilakukan melalui kegiatan pengaturan lalu lintas, patroli, pengawalan, serta kehadiran anggota kepolisian di lapangan. Sementara tindakan preemtif lebih diarahkan pada edukasi dan pendidikan masyarakat melalui kegiatan sambang serta penyuluhan ke sekolah-sekolah dan pangkalan ojek, baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir.
Hary menambahkan, Ditlantas Polda Papua Barat Daya juga telah menjalankan program pembagian helm kepada masyarakat selama kurang lebih dua tahun sejak terbentuknya Ditlantas Polda Papua Barat Daya.
Pembagian helm tersebut menyasar kalangan pelajar hingga pengemudi ojek, baik ojek online maupun ojek pangkalan, sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berkendara.
“Program pembagian helm sudah dan sedang berjalan. Kami telah membagikan helm ke sekolah-sekolah maupun pangkalan ojek, termasuk ojek online dan ojek pangkalan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, tujuan utama Operasi Patuh Dofior adalah menekan angka pelanggaran lalu lintas sekaligus mengurangi fatalitas korban kecelakaan, baik selama operasi berlangsung maupun setelah operasi berakhir.
Terkait pengembalian barang bukti kendaraan maupun surat-surat yang diamankan petugas, Hary menjelaskan bahwa prosesnya dilakukan sesuai ketentuan melalui mekanisme persidangan di pengadilan.
Bagi pelanggar yang menerima blanko biru, pembayaran denda dapat dilakukan melalui bank BRI menggunakan kode pembayaran yang diberikan petugas melalui SMS. Sedangkan pelanggar yang menerima blanko merah mengikuti mekanisme persidangan sesuai ketentuan.
“Baik blanko biru maupun merah tetap melalui proses persidangan di pengadilan. Namun, untuk blanko biru, pembayaran dapat dilakukan melalui rekening negara dan persidangannya bisa diwakilkan oleh petugas,” jelasnya.
Ia menyebutkan, sidang tilang umumnya dijadwalkan setiap hari Jumat. Dengan demikian, pelanggar yang terkena tilang pada pekan berjalan dapat mengikuti proses persidangan pada pekan berikutnya sesuai jadwal yang ditentukan.
Meski Operasi Patuh Dofior 2026 berakhir pada Minggu (8/11/2026), jajaran Ditlantas Polda Papua Barat Daya tetap melaksanakan kegiatan di lapangan dengan mengedepankan langkah preventif.
Pada hari terakhir operasi, petugas melaksanakan patroli, menyambangi masyarakat dan jemaat yang selesai melaksanakan ibadah, serta melakukan pengaturan arus lalu lintas di depan gereja-gereja yang berada di pinggir jalan.
Melalui pelaksanaan Operasi Patuh Dofior 2026, Ditlantas Polda Papua Barat Daya berharap kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Papua Barat Daya.(akh)
