SORONG -Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Workshop Contraceptive Technology Update (CTU) bagi tenaga bidan puskesmas se-Papua Barat Daya di Hotel Rylich Panorama, Kamis (18/6/2026). Pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan keluarga berencana sekaligus menekan angka kematian ibu dan kehamilan berisiko tinggi di daerah.
Sebanyak 30 peserta mengikuti workshop tersebut yang terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan kabupaten dan kota se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, aman, dan sesuai perkembangan teknologi kontrasepsi terkini.
Pelaksana Tugas Kepala Dinkes P2KB Papua Barat Daya, dr. Jan Pieter E.A. Kambu, mengatakan pelatihan tersebut diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pembangunan keluarga yang sehat dan berkualitas.
Menurutnya, penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu instrumen penting dalam menekan angka kematian ibu. Upaya tersebut sejalan dengan empat pilar utama penurunan angka kematian ibu, yakni peningkatan kondisi ekonomi, penggunaan kontrasepsi, sistem rujukan yang baik, serta pelayanan kesehatan yang optimal.”Jika penanganan kontrasepsi dilakukan dengan baik, terutama pada masa pasca persalinan, maka jarak kehamilan dapat diatur dengan lebih baik. Artinya, kita bisa mencegah terjadinya empat terlalu yang menjadi faktor risiko morbiditas maupun mortalitas pada kehamilan dan persalinan,” kata Kambu.
Ia menjelaskan, empat terlalu yang dimaksud adalah terlalu muda saat hamil, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, dan terlalu banyak memiliki anak. Kondisi tersebut diketahui menjadi faktor risiko yang dapat meningkatkan komplikasi hingga kematian ibu saat hamil maupun melahirkan.Kambu menegaskan bahwa kontrasepsi harus dipahami sebagai sarana mengatur kehamilan, bukan mengakhirinya. Pemilihan metode kontrasepsi, kata dia, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan setiap pasangan.
“Kalau tujuannya menunda kehamilan, bisa menggunakan pil kontrasepsi. Jika ingin menjarangkan kehamilan selama dua atau tiga tahun, maka implan menjadi pilihan yang tepat. Sementara bagi pasangan yang merasa jumlah anaknya sudah cukup, bisa memilih MOP atau vasektomi maupun MOW atau tubektomi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kambu mengungkapkan pelatihan CTU juga menjadi solusi atas kebutuhan tenaga kesehatan terhadap sertifikasi kompetensi yang diakui secara resmi. Selama ini masih banyak bidan yang mengikuti pelatihan serupa namun tidak memperoleh sertifikat yang dapat digunakan dalam praktik pelayanan kesehatan.
Karena itu, Dinkes Papua Barat Daya bekerja sama dengan Poltekkes untuk menghadirkan pelatihan yang menghasilkan sertifikat CTU yang diakui oleh Kementerian Kesehatan. Sertifikat tersebut nantinya akan terintegrasi dengan sistem Satu Sehat sehingga pelayanan kontrasepsi yang diberikan tenaga kesehatan dapat diakui dan mendukung proses klaim melalui BPJS Kesehatan.
“Pelatihan ini harus diikuti dengan baik karena sertifikat yang diperoleh memiliki manfaat besar bagi tenaga kesehatan. Selain meningkatkan kompetensi, sertifikat tersebut juga mendukung pelayanan kontrasepsi yang dapat diklaim melalui BPJS karena diterbitkan oleh lembaga resmi,” tutup Kambu.(zia)
