MANOKWARI – PT PLN (Persero) terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengakselerasi pemerataan akses kelistrikan di wilayah Papua Barat.
Komitmen ini diwujudkan melalui pertemuan strategis antara jajaran manajemen PLN dengan Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui dan Cheroline Chrisye Makalew, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Barat pada Minggu (26/4).
Pertemuan ini berfokus pada evaluasi dan percepatan program kelistrikan, khususnya di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Bintuni.
Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, menyampaikan apresiasinya atas peningkatan signifikan kinerja PLN dalam melayani kebutuhan energi masyarakat di daerah terpencil dalam dua tahun terakhir.
Beliau menekankan pentingnya sinkronisasi data dan komunikasi intensif antara PLN dengan pemerintah daerah guna mencapai target kemandirian energi nasional.
“Listrik saat ini bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder, bukan lagi menjadi kebutuhan tersier, tapi menjadi kebutuhan dasar dari kita semua, terutama untuk masyarakat banyak. Semangat ini kita bungkus juga dengan filosofi bahwa PLN ini harus hadir sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat semua tanpa melihat batasan apakah itu ada di kota atau di daerah-daerah yang terpencil,” tegas Alfons.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, memberikan apresiasi atas respons cepat PLN dalam merealisasikan program Listrik Desa (Lisdes) di berbagai kabupaten di Papua Barat.
Ia pun berharap sinergi yang telah terjalin antara PLN dan para wakil rakyat dapat terus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan energi yang stabil.
“Saya mau mengapresiasi PLN yang mana pada pemaparan tadi pada program Lisdes tahun 2025, hampir semua usulan kami sudah berjalan dengan baik. Kita mau kita ada, kita berdampak buat masyarakat, kita berdampak buat Papua Barat; kalau memang keberadaan kita di komisi yang membidangi energi, maka energi yang ada di Papua Barat harus menyala dan lebih baik dengan kehadiran kami,” ujar Cheroline.
Dalam pertemuan ini, PLN memaparkan pertumbuhan signifikan di UP3 Manokwari yang kini melayani 128 ribu pelanggan dengan tren konsumsi energi yang terus meningkat.
Untuk Kabupaten Teluk Bintuni, PLN memprioritaskan pengembangan sistem kelistrikan di wilayah Bintuni Selatan, khususnya Desa Agonda, Foroda, dan Tofoi.
Secara keseluruhan, PLN menargetkan penyelesaian Listrik Desa (Lisdes) di Provinsi Papua Barat sebanyak 28 desa pada akhir April ini sebagai bagian dari komitmen mendukung visi besar Indonesia Terang.
Executive Vice President (EVP) Operasi Distribusi Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara, Ignatius Rendroyoko, menjelaskan bahwa fokus utama perusahaan dimulai dari pembangunan sistem ketenagalistrikan di tingkat desa sebagai fondasi suplai energi wilayah.
Beliau juga memohon dukungan dari jajaran DPR dan pemerintah daerah untuk membantu mitigasi kendala sosial serta memastikan jaminan keamanan aset PLN di lapangan.
“PLN berkomitmen penuh mendukung impian Presiden agar setiap rumah di desa-desa Papua mendapatkan akses listrik, yang kami awali dengan membangun sistem kelistrikan desa secara berkelanjutan. Kami siap melaksanakan tugas pembangunan ini dengan mengedepankan koordinasi penuh bersama pemerintah daerah guna mengatasi tantangan geografis maupun tantangan sosial yang ada,” ungkap Ignatius.
General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Papua dan Papua Barat, Roberth Rumsaur, menyatakan kesiapan jajarannya untuk terus melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat mengenai tantangan teknis pembangunan jaringan.
Ia juga memastikan bahwa setiap masukan dari Komisi XII DPR RI akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di seluruh pelosok Papua Barat.
“Kami berterima kasih atas apresiasi dan dukungan dari Komisi XII DPR RI yang menjadi motivasi tambahan bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka dan kemitraan yang kuat, kami optimis mampu menghadirkan terang hingga ke titik-titik terjauh di Papua Barat demi kemajuan daerah yang kita cintai ini,” pungkas Roberth.
Melalui sinergi yang kuat antara PLN, legislatif, dan pemerintah daerah, diharapkan setiap tantangan geografis maupun sosial di tanah Papua dapat diatasi bersama.
Langkah kolaboratif ini menjadi pendorong utama terwujudnya pemerataan akses listrik yang adil bagi seluruh masyarakat di Papua Barat. (**/ros)
