SOR0NG– Melaksanakan rangkaian kunjungan kerja (kunker) 3 hari di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait tiba di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, Sabtu (24/4/2026).
Kedatangan Menteri PKP disambut Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, Plt Sekda Drs Yakob Karet, M.Si , Wali Kota Sorong Septinus Lobat, SH, M.PA, Wakil Wali Kota Sorong, H. Ansar Karim dan sejumlah pejabat lainnya.
Saat akan keluar dari Bandara DEO, Menteri PKP sempat berbincang dengan anggota Komisi V DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Faujia Helga Tampubolon yang salah satunya membidangi perumahan rakyat.
Pantauan media ini di Bandara DEO Sorong, kedatangan Menteri PKP Maruarar Sirait juga disambut Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Realestat Indonesia (REI) Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Julius Lois, Ketua REI Provinsi Papua Barat Daya, Edy Filemon dan Sekretaris REI Papua Barat Daya, H. Fadly.
Dalam bincang-bincangnya dengan media ini, Ketua BPO REI Papua Barat dan Papua Barat Daya, Julius Lois mengatakan kehadiran Menteri PKP sangat dinanti-nantikan karena tentunya kunker ini merupakan peluang bagi masyarakat khususnya dibidang perumahan.
Dalam hal ini kunker diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP.
Dalam hal ini jelas Julius, REI membangun perumahan subsidi yang merupakan salah satu dari program Kementerian PKP.
Dimana sudah dikeluarkan keputusan bersama 3 menteri (Menteri PKP, MenterI PU dan Mendagri) dan kebijakan bagi masyarakat erpenghasilan rendah dalam mendapatkan rumah yakni dengan angsuran yang rendah, waktu yang lebih panjang dan subsidi bantuan DP.
“Artinya semua ini kan harus didukung dengan ijin-ijin dari Pemda setempat, salah satunya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) gratis. Itu diikuti saja pastinya akan bagus karena dengan menjalankan program itu orang beli rumah banyak maka dampaknya ekonomi berputar,”ujar Julius.
Dikatakan Julius, dengan ekonomi berputar ada sekitar 185 jenis usaha yang ikut bergerak dan hal ini tentu akan mendatangkan income berupa pajak dan lainnya bagi Pemda setempat.
Menanyakan kendala yang dihadapi REI selama ini menurut Julius, ada 2 ijjn yang belum berjalan baik yakni PBG dan BPHTB yang masih dikenakan biaya padahal dengan adanya keputusan bersama 3 menteri, BPHTB semeatinya dinihikan atau gratis.
Mendukung pembangunan rumah subsidi di Papua Barat Daya, Julius berharap PLN, PDAM semunya dapat bersinergi sehingga masyarakat dapat benar-benar menikmati tinggal di perumahan yang disubsidi pemerintah.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua REI Provinsi Papua Barat Daya, Edy Filemon.
“Harapan kami seperti perijinan-perijinan dipermudah, BPHTB nihil dan lainnya itu yang kami perjuangkan. Kami berharap Pak Mentei bisa menanggapi ini dimana Kota Sorong, Kabupaten Sorong yang masih belum memenuhi aturan pusat,”ujar Edy Filemon.
Dalam perbincangan singkat di Bandara tadi, Edy Filemon mengatakan bersyukur karena Menteri PKP Maruarar Sirait menanggapi kendala yang dihadapi REI Papua Barat Daya.
Ia berharap pertemuan Menteri PKP dengan kepala daerah bersama REI Papua Barat Daya yang dijadwalkan Minggu besok (24/4/2026) membuahkan hasil yang djharapkan.
“Agar regulasi-regulasi darii pusat bisa terealisasi di daerah,”harap Edy Filemon didampingi Sekretaris REI Papua Barat Daya, H. Fadli.
Disebutkan oleh Edy Filemon, ada 18 perusahaan yang tergabung di REI Papua Barat Daya yang turut memberikan kontribusi.dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita termasuk DPD yang termuda di seluruh Indonesia, karena kita baru peresmian, dilantik bulan Januari lalu,”tandasnya.
“Saya berharap dengan kunjungan Pak Menteri ini, tiga instansi bisa korporasi dengan kami dengan baik sehingga kita mempunyai satu tujuan yang sama yaitu mencapai 3 juta rumah subsidi di Papua Barat Daya,”pungkas Edy Filemon.(ros)
