SORONG – Universitas Negeri Papua Komite Koordinasi Pendidikan RSUD Jhon Piet Wanane Fakultas Kedokteran Unipa Sorong bersinergi dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII dalam penyelenggaraan kegiatan kuliah umum (mengajar) kepada mahasiswa program studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran di departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat-Kedokteran Keluarga dalam pengembangan kompetensi dokter di bidang pembiayaan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Selasa (23/04).
Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata dalam paparan materinya menyampaikan bahwa alasan penduduk perlu terlindungi dalam Program JKN diantaranya tarif biaya pelayanan kesehatan terus mengalami kenaikan, pergeseran pola penyakit dari infeksi ringan ke penyakit degeneratif kronis, pasien tidak mempunyai pilihan, memiliki posisi tawar yang lemah, mendapatkan informasi yang asimetris, perkembangan teknologi kedokteran semakin maju dan jatuh sakit berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial.
“Sistem pelayanan kesehatan dalam Program JKN memiliki manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perseorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai indikasi medis dan kompetensi fasilitas kesehatan dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), kecuali dalam kondisi gawat darurat,” ujar Mangisi.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, saat ini sudah 96,67% penduduk Indonesia menjadi peserta JKN sedangkan untuk wilayah di Provinsi Papua Barat Daya mencapai lebih dari 98%.
Sementara untuk realisasi biaya pelayanan kesehatan mencapai 159,38T dengan jumlah FKTP yang bekerjasama sebanyak 23.258 dan RS sebanyak 4.201, sedangkan realisasi biaya pelayanan kesehatan di wilayah Tanah Papua mencapai 1,4T dengan jumlah FKTP 792 dan RS sebanyak 53, untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya sendiri memiliki 211 FKTP dan 20 RS yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
“Saya berharap agar seluruh tenaga medis menguasai literasi pengetahuan tentang pembiayaan kesehatan Program JKN secara komprehensif agar kemampuan dan kemauan dapat selaras,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, Mangisi juga memaparkan tentang tiga poin penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Pertama, memastikan semua penduduk memiliki akses. Kedua, tidak ada isu tentang masalah biaya, selanjutnya yang ketiga adalah tentang kualitas layanan yang harus bermutu. Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat terlaksana dengan upaya perbaikan dari seluruh sub system dalam Sistem Kesehatan Nasional dan dukungan dari pemangku pemerintah termasuk Pemerintah Daerah.
Dalam sesi diskusi, Magdalena seorang mahasiswa koas dari Fakultas Kedokteran Unipa, mengungkapkan keingintahuannya tentang kendala yang dihadapi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan yang telah disediakan. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki android untuk mengakses aplikasi BPJS Kesehatan dan apakah ada strategi dari BPJS Kesehatan.(*/akh)
