SORONG-Dalam rangka mendukung rencana pengembangan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GPDK) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024-2044, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya (Dinkes P2KB PBD) menggandeng Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih (UNCEN) guna melakukan Sosialisasi Urgensi Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GPDK), di Hotel Aston Sorong, Jumat (8/12).
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi PBD Naomi Netty Howay melalui Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya Hansen Suu mengatakan, kegiatan sosialisasi urgensi pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan yang dilaksanakan hari ini sangat strategis.
“Sebagai langkah awal untuk membangun persepsi yang sama antara para pihak tentang pentingnya isu kependudukan terkait dinamika maupun fenomena dalam pembangunan daerah,” katanya.
“Sebagaimana tujuan utama pembangunan kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk, sehingga mampu menjadi faktor penting dan utama dalam mencapai kemajuan bangsa,” sambungnya.
Dikatakannya, dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan yang berkelanjutan, maka dengan grand design pembangunan kependudukan dengan lima pilarnya yakni pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk dan pembangunan basis data kependudukan.
“Menjadi jembatan untuk menjawab harapan yang terukur dalam mendorong pencapaian pembangunan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Lanjutnya, Dalam kaitannya dengan upaya pencapaian pembangunan kualitas sumber daya manusia secara terukur dan akuntabel, katanya, maka merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan, harus dilakukan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
“Upaya ini menjadi tanggung jawab kita semua, tanpa terkecuali karena dokumen GDPK ini strategis untuk mendorong dan mempertajam indikator-indikator pembangunan kependudukan dengan pendekatan people centered development,” katanya.
Ia mengatakan, ini langkah awal dilakukan di tingkat Provinsi Papua Barat Daya dengan melakukan kegiatan sosialisasi tersebut. Karena dengan dinamika pembangunan saat ini kedepan, sudah pasti dibutuhkan suatu dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan.
“Untuk dijadikan pedoman bagi arah perumusan kebijakan dan program pembangunan kependudukan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek di Provinsi Papua Barat Daya,” tegasnya.
Untuk itu, kegiatan sosialisasi urgensi pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan ini sebagai langkah strategis untuk menyatukan persepsi antar para pihak yang kemudiandiharapkan bisa ada tindaklanjut yang terukur sebagai modal awal bagi kita di Provinsi Papua Barat Daya bila ke depan kita akan menyusun dokumen GDPK ini.
Sementara itu, Pj Gubernur PBD yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Atika Rafika mengatakan bahwa, dengan tersusunnya grand design kependudukan diharapkan dapat memperbaiki political will atau pengambil keputusan dan komitmen Pemerintah Daerah.
“Terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para policy maker atau pembuat kebijakan terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan,” pungkasnya.(zia)
