Syamsudin Johan, SH : Sangat Disayangkan, Harusnya Turun ke Lapangan Sejalan dengan Urusan Administrasi yang juga Sangat Penting
SORONG- Jika Presiden Jokowi kerap mendengungkan agar pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan pelayanan yang cepat, birokrasi yang panjang dipangkas, namun harapan ini tampaknya belum sepenuhnya terlaksana.
Terbukti sampai saat ini masih saja ada warga khususnya pelaku usaha di Kota Sorong merasakan sulitnya mendapatkan tandatangan dari Pj Walikota Sorong. Sebagai buntutnya berhari-hari bahkan hampir satu bulan bolak balik ke Kantor Walikota namun urusan adminstrasi (tandatangan Pj Walikota) belum juga beres.
Hal ini sebagaimana diungkapkan dan disoroti oleh anggota Komisi II DPRD Kota Sorong, Syamsudin Johan, SH. Kepada Radar Sorong, Syamsudin Johan menuturkan, saat akan turun lapangan meninjau persediaan bahan pokok di Pasar Modern Rufei dan di Supermarket Saga pada Senin (25/10), Ia bertemu dengan beberapa pengusaha yang Ia juga kenal.
Saat ditanya apa urusannya ke Kantor Walikota, pengusaha itu pun mengungangkapkan lagi mengurus administrasi berupa rekomendasi usaha yang tinggal butuh tandatangan Pj Walikota Sorong, Septinus Lobat, SH M.PA.
Dalam hal ini, urusan adminitrasi sudah direkomendasikan oleh OPD (organisasi perangkat daerah) terkait untuk ditandatangani Pj Walikota. “Tapi rupa-rupanya pak Pj Walikota terlalu sibuk di lapangan sehingga dia melupakan administrasi yang juga penting.
Harusnya simultan berjalan, di lapangan berjalan, administrasi pun berjalan,”ujar Syamsudin Johan dari Partai Gerindra.
Dikatakan, dalam upaya mencegah inflasi di Kota Sorong, Komisi II DPRD gencar turun ke lapangan memantau stok dan harga bapok, tapi ternyata pelaku usaha terhalang urusan administrasi.
“Karena kita kan sama-sama sepakat supaya daerah ini (Kota Sorong) jangan terjadi inflasi, sudah tentu harus terbuka lapangan kerja supaya dapat gaji, daya beli masyarakat juga terjangkau. Jadi tidak ada ketimpangan, saya sangat-sangat menyesal sekali,kalau pak Pj ini acuh tak acuh terhadap administrasi. Padahal administrasi ini juga penting karena mereka berusaha itu harus ada ijin dan segala macamnya,”sorot Syamsudin Johan yang juga Ketua BPD KKSS Kota Sorong.
Dikatakan, jika Pj Walikota Sorong mengabaikan urusan administrasi yang sangat dibutuhkan para pelaku usaha, maka turlap yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Kota Sorong tidak akan berarti apa-apa karena tidak berbanding lurus dengan dengan apa yang diinginkan oleh pengusaha dan pelaku UMKM.
“Itu sedikit koreksi terhadap pak PJ Walikota, mudah-mudahan bisa sampai ke beliau untuk kemudian beliau tindaklanjuti,”harapnya.
“ Karena saya tanya tadi oleh rekan kami itu, sudah hampir sebulan mengurus perijinan. Kan di era digital ini yanga namanya perijinan seperti itu apalagi untuk tandatangan tidak perlu berhari-hari. Makanya sangat disayangkan dan saya sangat menyesal kalau hari ini masih terus berjalan,”imbuh Syamsudin Johan.
Meski demikian, Ia memberikan apreseasi kepada Pj Walikota Sorong yang konsen terhadap program kerjanya. “Tetapi di satu sisi, terkait admininistrasi itu jangan diacuhkan,”tandasnya
Syamsudin Johan juga mengatakan , tidak ada unsur dipersulit dalam pengurusan ijin usaha, hanya saja kesempatan dan waktu Pj Walikota yang tidak konsen terhadap administrasi khususnya terkait dengan surat-surat yang harus ditandatangani.
“Saya melihatnya di situ saja. Artinya bahwa mereka ini jangan juga kita abaikan, karena tentu untuk perijinan apa yang mereka butuhkan tentu harus diberikan donk, sepanjang itu sudah direkomendir OPD terkait. Sesungguhnya ini pak Pj Walikota tinggal tandatangan saja hanya saya tidak tahu itu belum ditandatangani sudah hampir sebulan,”turur Syamsudin Johan.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Sorong, Ia memberikan apresiasi kepada PJ Walikota Sorong yang perhatian terhadap salah satu program kerja utama 100 hari.
Hasil Turlap, Harga Stabil, Stok Bapok Aman
Sementara itu dalam upaya menjaga kestabilan harga bahan pokok (bapok) di Kota Sorong, Komisi II DPRD Kota Sorong bersama Pj Walikota yang diwakili Asisten II Tamrin Tajudin, ST MM bersama OPD terkait turun lapangan (turlap) meninjau harga dan stok bapok di Pasar Modern Rufei dan ke Supermarket Saga.
“ Kami melihat secara langsung terkait dengan perdagangan bahan pokok, terutama bapok yang disubsidi oleh pemerintah, seperti beras, minyak goreng dan gula yang dikeluarkan oleh Bulog,”tuturnya.
Alhamdulilllah kata Syamsudin Johan, hasil turlap, Komisi II DPRD Kota dan OPD terkait (Perekda) tidak menemukan hal yang luar biasa karena harga tetap stabil. “Hanya saja ada beberapa hasil pertanian seperti bawang merah, harganya fluktuasi, mungkin karena barangnya langka sehingga sedikit mahal tidak seperti biasanya, tetapi masih dalam harga yang wajar,”ungkapnya.
Sementara hasil turlap di Supermarket Saga, harga stabil dan stok bapok aman untuk beberapa bulan kedepan. “Menjelang hari-hari besar keagamaan, khususnya pada Natal nanti kita berharap semoga pemerintah selalu konsen dengan ketersedian bahan pokok itu. Dan tadi kita melihat dari dekat memang masih tersedia untuk beberapa bulan kedepan,”ujar Syamsudin Johan,Caleg DPRD Provinsi Papua Barat Daya dari Partai Gerindra. (ros)
