Rufaidil Andi Latif : Kriteria Caketum Ringan, Kami Buka Kesempatan Seluas-Luasnya
SORONG- Pro kontra dalam agenda pelaksanaan suatu kegiatan merupakan hal biasa, dan dipandang sebagai dinamika dalam suatu organisasi.
Terkait adanya penyampaian pendapat, aspirasi yang menginginkan pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) I Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang dijadwalkan digelar 24 Agustus ditunda, Sekretaris Steering Committee (SC) Rufaidil Andi Latif mengatakan semua bisa didiskusikan dengan baik.
Karena itu H-1, tanggal 23 Agustus akan dilaksanakan silaturahmi dengan para tokoh, sesepuh KKSS di Papua Barat Daya. “Tanggal 23 itu awalnya kita namakan pra Musil tapi ini lebih silaturahmi ke orang-orang tua kami, sesepuh kami. Ada silaturahmi, kita memfasilitasi para sesepuh mungkin dari BPD-BPD, dari pilar-pilar, karena kita menginginkan bahwa pelaksanaan Muswil ini tidak memiliki tendensi ap-apa,”ujar Aidil-sapaan akrab Sekretaris SC Muswil I KKSS Papua Barat Daya.
Bahwa target yang ingin dicapai dalam Muswil KKSS I Provinsi Papua Barat Daya adalah diharapkan dapat mengcover semua warga KKSS di Papua Barat Daya. “Kami sebagai panitia harus mengcover semua, artinya ruang diskusi itu ada, apapun bentuknya nanti semoga bisa dibijaki oleh teman-teman baik itu calon ketua umum, maupun peserta penuh nanti. Semua bisa berdiskusi karena di Sulsel kita punya adat saling menghargai, semua bisa diselesaikan dengan Tudang Sipulung dan lainnya. Semoga bisa terlaksana dengan baik,”tandas Aidil.
“Artinya memang banyak harapan, juga dari petunjuk ketua BPW KKSS Papua Barat sebagai perpanjangan tangan dari BPP KKSS, jadi memang ada beberapa diskusilah terkait ini,”imbuhnya.
Untuk menunda Muswil KKSS dikatakan oleh Aidil, tentunya harus mengacu pada AD/ART. Dikatakan, kita tidak bisa membuat semua orang setuju dengan kita. Yang diharapkan Muswil KKSS dapat berlangsung dengan sukses.
“Pun kalau ada pertimbangan-pertimbangan lain silakan didiskusikan, misalnya harus ditunda, saya pikir ada AD/ART,koridor dari organisasi yang mengatur. Kalau ingin ditunda, harus ada acuannya. Kalaupun tidak ya seperti apa, karena ini kan bicara aspirasi. Pada prinsipnya kami sebagai pelaksana mencoba untuk mengcover semuanya,”ujar Aidil lagi.
Lanjut dikatakan, untuk pelaksanaan Muswil I KKSS Papua Barat Daya, panitia terus melakukan persiapan. Dan sampai Senin sore (21/8), yang mendaftar untuk maju sebagai kandidat Ketua KKSS Provinsi Papua Barat Daya baru 1 orang, yakni H. Muhammad Said.
Sesuai arahan dari Ketua BPW KKSS Papua Barat H. Nurjaya, dikatakan, kriteria untuk kandidat yang akan maju sebagai Calon Ketua Umum Ketua KKSS Provinsi Papua Barat Daya periode 2023-2028 sangat ringan,yakni dapat dukungan minimal 1 dari BPD, atau pilar itu sudah bisa diterima.
“Syaratnya sangat ringan, kita buka seluas-luasnya. Sebenarnya kalau kita mau ketat pilar kan agak sulit, kita coba buat formulasi, supaya dalam pelaksanaan Muswil ini tidak ada kesan mempersulit semua dipermudah dari sisi kriteria calon ketua ataupun pilar-pilarkita berikan kebijakan. Memang pada wilayah SK kita coba batasi 1 bulan tapi itupun sudah sangat bijak,”tandas Aidil.
Menanyakan siapa saja yang akan mempunyai hak pilih dalam Muswil I KKSS Papua Barat Daya, dikatakan, sesuai
AD/ART, dari BPP 1 suara, BPW 1 suara dan 1 suara untuk masing-masing BPD yang ada 4 kabupaten 1 kota. Selain itu ada 2 Ortom yakni dari IWSS dan IKAMI masing-masing 1 suara, dan juga pilar-pilar. “Kita coba verfikasi nanti ada 3 peserta yakni 1 peserta penuh, peserta peninjau dan juga undangan,”rinci Aidil.
Menyinggung tentang kewenangan melaksanakan Muswil KKSS Provinsi Papua Barat Daya, dikatakan Aidil bahwa, Provinsi Papua Barat hanya melaksanakan mandat yang diberikan oleh BPP KKSS. (ros)
