SORONG – Puluhan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Klayum Pelabuhan Sorong melakukan long march menuju Kantor Pelindo IV Cabang Sorong guna menyampaikan aspirasi bertepatan dengan peringatan May Day, yang seharusnya diperingati pada, Senin (1/5) kemarin.
Pada aksi tersebut, para buruh TKBM membawa atribut berupa bendera serta spanduk bertuliskan poin-poin yang menjadi tututan buruh TKBM kepada pihak PT Pelindo IV Cabang Sorong sebagai pengelola pelabuhan.
Adapun empat poin aspirasi yang dibawa oleh para buruh TKBM diataranya, menuntut penyesuaian tarif bongkar muat atau Ongkos Pelabuhan Pemuatan dan Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPP/ OPT), menuntut komitmen terkait pelunasan nota tagihan koperasi dalam 2×24 jam.
Selanjutnya, massa aksi juga menuntut penyederhanaan birokrasi administrasi untuk pelunasan nota tagihan stevedoring maupun tagihan stripping stauffing. Serta meminta jaminan kesejahteraan buruh TKBM melalui penetapan tarif bongkar muat peti kemas menggunakan container crane (CC) setara dengan harga yang ditetapkan PT Pelindo IV Cabang Jayapura.
Sekretaris Koperasi TKBM Klayum, Buyung Mahmud Rumatiga mengatakan, saat ini tarif OPP/ OPT TKBM Pelabuhan Sorong masih menggunakan tarif tahun 2019-2022 yang seharusnya sudah berakhir pada 30 Maret 2022 lalu. Ia menerangkan, seharusnya tarif OPP/ OPT diperbaharui per dua tahun sekali.
Sementara ini, tarif OPP/ OPT Pelabuhan Sorong sebenarnya sudah rampung disusun oleh pihak APBMI dan koperasi TKBM Pelabuhan Sorong. Namun masih belum bisa diberlakukan karena belum disetujui oleh PT Pelindo IV Cabang Sorong.
“Ini sudah lewat 1,5 tahun, tapi tarifnya belum selesai ditetapkan karena masih menunggu besaran biaya bongkar muat menggunakan CC milik PT Pelindo IV Cabang Sorong. Dimana Pelindo belum memberikan tanggapan terkait proses penyesuaian tarif CC di Pelabuhan Sorong,” sebut Mahmud.
Disamping itu, kehadiran CC juga dianggap tidak memberikan pengaruh positif untuk meningkatkan kesejahteraan buruh TKBM. Sebab dengan hadirnya CC di Pelabuhan Sorong, upah para anggota Koperasi TKBM malah dipotong 50% untuk biaya pengoperasian CC.
“Penetapan tarif CC disini sangat murah, hanya Rp 320 ribu sementara di Jayapura sudah Rp 526 ribu per unit.
Selain penetapan tarif peti kemas yang murah, juga tidak ada kesetaraan volume bongkar muat. Dimana paling sedikit TKBM hanya melakukan bongkar muat pada 10 kapal dalam sebulan. Dan tiap kapal hanya membawa 100 container. Sehingga jika dihitung-hitung, pendapatan kami tidak mencapai UMP,” urainya.
Padahal, lanjut Mahmud, PT Pelindo IV Cabang Sorong mulanya menjanjikan masuknya jumlah container hingga 6.500 hingga 8.000 unit setelah dioperasikannya CC. Sayangnya, hingga saat ini janji tersebut tak kunjung terealisasi.
Sementara itu, Ketua DPC FSPTI-KSPSI Kota Sorong, Saraju Ilwalaga menegaskan dirinya bersama massa aksi sepakat memberikan waktu 7×24 jam kepada Pihak PT Pelindo IV Cabang Sorong untuk segera merampungkan masalah terkait penyesuaian tarif yang dimaksud.
Apabila dalam waktu seminggu ke depan pihak Pelindo tidak mampu menyelesaikan target penetapan tarif CC, maka pihaknya akan mendatangkan lebih banyak jumlah masa aksi untuk menggeruduk kantor PT Pelindo IV Cabang Sorong.
“Tolong perhatikan hak-hak buruh TKBM. Karena kami tidak cari kaya melainkan hanya mencari untuk sekedar makan. Tolong aspirasi kami harus diterima dan jawab aspirasi tersebut. Kalau dalam seminggu ke depan belum juga diputuskan, maka kami akan datang dengan massa yang lebih banyak. Kami juga akan menggelar aksi di Kantor Gubernur Papua Barat Daya dan di Dewan,” pungkasnya. (ayu)
