MANOKWARI – Plt. Kepala Bappeda Papua Barat, Melkias Werinussa mengatakan program penurunan kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting di Papua Barat masuk dalam pembahasan Musrenbang.
“Kemiskinan ekstrem dan stunting menjadi prioritas dalam pembahasan Musrenbang,” ujarnya, Selasa (28/3).
Ia menjelaskan kemiskinan ekstrem dan stunting di Papua Barat, perlu adanya keterlibatan banyak pihak.
“Menyelesaikan kemiskinan ekstrem dan stunting siapa yang terlibat dan berapa anggarannya harus jelas sehingga bisa dikerjakan bersama-sama dengan tujuan yang sama,” jelasnya.
Ia menuturkan prevalensi stunting di Papua Barat mengalami kenaikan 3,8 persen di tahun 2022 menjadi 30 persen dari tahun 2021 sebesar 26,2 persen.
Sedangkan kemiskinan ekstrem dj Papua Barat melebihi angka kemiskinan nasional yakni 8,35 persen.
“Kemiskinan ekstrem dan stunting menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Papua Barat,” tuturnya.
Ia mengungkapkan sebelum melaksanakan Musrenbang, Bappeda sedang menyelesaikan dokumen rencana pembangunan daerah tahun 2022-2026 guna penyusunan rencana kerja tahun 2024.
“Sistem perencanaannya harus berkesinambungan mulai dari kabupaten kota, provinsi hingga ke pusat dan juga Bappenas,” ungkapnya.
Ia menyebutkan dalam Forum OPD yang paling utama adalah penyusunan indikator. Pada tahun 2022 terdapat 3q indikator sasaran dan program.
“Tahun 2023 kita akan mempersempit sehingga program kegiatan lebih tepat dan termuat secara sistematis,” sebutnya.
“Ketika ada audit pertanggungjawaban pemerintah daerah ada kesinambungan antar indikator,” imbuhnya. (bw)
