SORONG-Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Muhammad Musa’ad,MSi mengukuhan Ketua dan melantik pengurus Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) masa bhakti 2022-2024, di Vega Hotel, Rabu (1/3).
Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Muhammad Musa’ad,MSi mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mendukung setiap program kerja Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya.
“Jadi tidak perlu khawatir, pasti pemerintah siapkan anggaran untuk PKK dapat menjalankan programnya. Saya berharap Pengurus yang sudah dilantik segera berbenah dan menyusun program kerja. Jangan terlalu muluk-muluk dan panjang, karena pengurus ini hanya 2 tahun. Fokus saja untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat Daya Hj. Andar Ariyani Musa’ad.SH.MH mengatakan bahwa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan pembangunan masyarakt yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat. “Guna menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera,” ujarnya.
Lanjutnya, PKK juga memiliki 8 fungsi yakni fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, Fungsi mendidik dan sosialisasi, fungsi ekonomi dan fungsi pelestarian lingkungan.
“Saya berharap kita semua dapat memahami fungsi-fungsi ini dan dapat di implementasikan kedalam kehidupan baik kehidupan berkeluarga, maupun kehidupan bersosial di masyarakat,” ujarnya.
Ariyani Musa’ad menambahkan bahwa Ketua TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian pada saat Pelantikan Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat Daya mengingatkan bahwa TP PKK Provinsi Papua Barat Daya dapat membuat fondasi kepengurusan yang lebih kuat di masa mendatang. Dan Kader TP PKK memiliki peranan penting di dalam organisasi, khususnya dalam mewujudkan program-program di masyarakat dalam rangka kesejahteraan keluarga.
Lanjutnya, Peran TP PKK sebagai mitra pemerintah pusat dan daerah, telah memiliki legalitas yang kuat dan diatur didalam Peraturan Presiden no 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga oleh sebabnya diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik antara pengurus baik dipusat maupun di daerah bahkan sampai di kelompok-kelompok kerja.
“Pelantikan pengurus TP – PKK Provinsi Papua Barat Daya, ini adalah awal yang membahagiakan, memberikan rasa haru yang luar biasa dan sekaligus merupakan amanah dan tanggung jawab yang besar, yang kita emban bersama,” ujarnya.
Ariyani Musa’ad berharap agar semua dapat bersinergi bersama menjalankan program-program yang telah dan akan dirancang demi mensejahterakan keluargakeluarga kecil diluar sana. Untuk berbagai program yang telah dan akan dirancang, kita dapat bekerjasama dengan dinasdinas setempat karena pada umumnya 10 program pokok PKK ada di setiap OPD.
“Saya juga mengingatkan bahwa kita harus menjunjung tinggi rasa profesional didalam kepengurusan sehingga meminimalisir kendala yang ada ditengah masa bhakti ini. Saya berharap agar kita semua para wanita dapat terus menggali potensi yang ada pada diri kita. Mengembangkan talenta-talenta yang kita terus berinovasi menciptakan sumber penghasilan bahkan lapangan pekerjaan yang baru untuk membantu sesama,” pungkasnya.(zia)
