SORONG-Ditengah perayaan HUT Kota Sorong ke 23 tahun, sebanyak 600an guru Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) se-derajat melalui Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Sorong, Drs. Johanes Sagrim, MM mengeluhkan 3 bulan gaji yang belum dibayarkan Pemerintah Kota Sorong.
Ketua PGRI Drs. Johanes Sagrim, MM menjelaskan terhitung sejak bulan Januari hingga nanti bulan Maret 2023 ratusan guru SMA/SMK se Kota Sorong belum menerima hak (gaji) dari Pemerintah Kota Sorong. Sebenarnya, sambung Johanes PGRI Kota Sorong sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pj. Wali Kota Sorong dalam beberapa kali pertemuan.
“Aspirasi ini sudah kami sampaikan, tapi Wali Kota Sorong katakan bukan salah mereka,”jelasnya Selasa (28/2) usai mengikuti Upacara HUT Kota Sorong di Lapangan Apel Kantor Wali Kota Sorong.
Dikatakan, sekitar 3 minggu lalu Provinsi Papua Barat telah menyerehkan P3D dan SKPT ke Kabupaten/ Kota yang bertempat di Gedung Lambert Jitmau. Akan tetapi hingga saat ini belum adanya pembayaran gaji para guru.
“Saya berharap dan mohon dengan sangat kepada Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Papua Barat Daya agar memperhatikan kesejahteraan guru, terutama gaji mereka harus segera dibayar. Karena kasian mereka ini juga punya kebutuhan, makan, anak sekolah dan sebagainya,”ujarnya.
Sagrim mempertanyakan apa alasan keterlambatan gaji para guru, apakah terjadi kesalahan di Dinas Pendidikan Kota Sorong, Bagian Kepegawaian Kota Sorong ataukah Bagian Keuangan Kota Sorong.
“Kalau memang tidak ada perhatian dari Pemerintah maka PGRI akan ambil alih untuk mogok mengajar, dan hal ini akan merugikan kita semua. Makanya kami PGRI Kota Sorong tidak mau hal tersebut terjadi, kami mau segala proses berjalan dengan baik dan lancar,”ungkapnya
Oleh sebab itu, tambah Johanes Sagrim awal Bulan Meret 2023 proses pembayaran gaji para guru sudah mulai dilaksanakan.
“Saya juga mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kota Sorong yang ke 23 tahun, dimana makna HUT kali ini adalah masyarakat Kota Sorong bertekat bahwa kemajukan Kota Sorong maupun Papua Barat Daya harus ada perubahan dan peningkatan kualitas,”pungkasnya.(juh)
