SORONG-SKK Migas dan Pertamina EP Papua Field (PEP Papua), yang merupakan bagian dari Zona 14 Regional Indonesia Timur Subholding Upstream, menandatangani kesepakatan bersama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Sorong pada Selasa (7/2).
Penandatanganan kesepakatan ini diwakili Manager Papua Field Muslim Nugraha dan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Muhammad Rizal. Dalam kesempatan tersebut, Muslim sekaligus memaparkan aktivitas operasi produksi hulu migas dan CSR SKK Migas-Pertamina EP di area Kepala Burung.
Muslim menyampaikan tantangan industri hulu migas di Tanah Papua, baik teknis maupun non-teknis, semakin kompleks. “Situasi yang dinamis menjadi tantangan tersendiri bagi Pertamina EP yang seluruh asetnya merupakan aset milik Negara. Tuntutan, gugatan, ataupun klaim dari pihak ketiga menjadi dinamika tersendiri dalam menjalankan aktivitas operasi produksi migas. Kami berharap kerja sama yang dibangun dengan Kejaksaan Negeri Sorong dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memenuhi kaidah hukum, sehingga tercipta situasi kondusif bagi iklim investasi industri hulu migas,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Rizal menyatakan pihak Kejaksaan Negeri Sorong menyambut baik kerja sama dengan SKK Migas-Pertamina EP. “Mudah-mudahan kerja sama ini dapat membantu Negara di dalam menciptakan iklim investasi industri hulu migas yang kondusif dan mempercepat pemenuhan target produksi migas nasional dari wilayah timur Indonesia,” ungkapnya.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku Subagyo menyampaikan dukungan kolaborasi yang baik dengan instansi dan pemangku kepentingan di wilayah Pamalu, khususnya di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam penanganan masalah hukum untuk kelancaran operasional hulu migas, sehingga visi menjaga energi dengan target peningkatan produksi 1 juta bopd dan 12 bscfd pada tahun 2030. “Hal ini dapat diwujudkan dengan peningkatan penemuan lapangan migas baru serta menciptakan citra positif hulu migas yang berdampak multiplier effect bagi perekonomian lokal, mengingat kegiatan ekslplorasi migas bersifat high risk high return,” tutup Subagyo.
Kegiatan rapat koordinasi penanganan perkara ditutup dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama dan foto bersama. (*/akh)
