SORONG- Sekretaris Tim Presedium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) beri dukungan penuh kepada Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad dalam menjalankan tugas tugas tata pemerintahan. ” Tata pemerintahan yang dimaksud adalah berkaitan dengan penempatan orang dalam jabatan”. Demikian Disampaikan, Yanpiter Bosawer, SH Kepada Radar Sorong (27/1).
Melalui sambungan telepon seluler, Mantan Ketua Senat Mahasiswa Uncen Itu menjelaskan bahwa penempatan pejabat eseloon II, III dan IV oleh Gubernur wajib didukung oleh semua kelompok pemangku kepentingan karena gubernur dalam penempatan pejabat tidak terikat pada kontrak politik kepentingan tertentu. ” Otoritas yang dimiliki oleh Pj Gubernur PBD berdasarkan wewenang yang didelegasikan oleh pemerintah tidak perlu di bantah karena gubernur sedang melaksanakan tugas negara yang diamanatkan oleh pemerintah melalui presiden” tandasnya.
Lanjut dijelaskan bahwa semua pemangku kepentingan, baik politisi, praktisi, pengamat, para tokoh, birokrat, dan masyarakat agar sama sama memberi dukungan kepada PJ Gubernur PBD untuk melaksanakan tugas tugas utama yakni tata pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyaraka.
” Mari kita sama- sama memberi dukungan kepada pa Gubernur dan perjabat yang sudah diangkat untuk membantu Pa Gubernur untuk meletakan landasan tata pemerintahan yang baik (OPD) karena PBD adalah Rumah Kita Bersama, Kita Kuat, kita maju, Karena Kita Bersatu.”tandasnya.
Kedepannya lanjut, Bosawer bahwa pasti akan ada evaluasi kinerja para pejabat oleh Gubernur dan Sekda.
Jika dikemudian nanti kinerjanya tidak maksimal, pasti dievaluasi dan restrukturisasi atau reposisi untuk penguatan terhadap kapasitas kelembagaan. ” Kapasitas kelembagaan itu terintegrasi dengan para pejabat yang dipasang dalam struktur kelembagaan, selanjutnya kelembagaan akan berkonsekuensi pada tugas operasional pelayanan di masing masing OPD” sambungnya.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, lanjut gubernur mempunyai peran dan tanggungjawab untuk mengkoordinir pemerintahan tidak hanya provinsi tetapi juga bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten-kota. ” Oleh karena itu, OPD OPD ti tingkat provinsi harus punya kualitas lebih, karena mengkoordinir pemerintahan di lima kabupaten dan satu kota” Pungkasnya sembari menambahkan bahwa Integritas dan kemampuan PJ Gubernur Papua Barat Daya tidak perlu di ragukan karena Gubernur adalah pakar dibidang pemerintahan.
” Pa Gubernur itu seorang pakar pemerintahan, doktor dibidang politik, (dosen senior di Visip Uncen) jadi tentu sangat tau tentang pemerintahan. Kalau bicara pemerintahan PJ Gubernur PBD ahlinya. “tandasnya.
Dengan demikian, Lanjut Bosawer kalau ada saran, usul, pendapat yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui sarana media terkait penempatan pejabat itu hal yang wajar namun dipastikannya bahwa ada mekanisme dan prosedur tata kelola pemerintahan dan etika yang normatif.
Sebagai aktifis pihaknya perlu memberi pencerahan juga kepada kelompok kepentingan yang memberikan kritik atau masukan terkait penempatan pejabat, pihaknya perlu menggaris bawahi bahwa, pernyataan tersebut tepat disampaikan bilamana nanti sudah ada kontrak politik terkait dengan janji janji politik pada ruang ruang demokrasi.
” Fungsi sosial kontrol untuk sementara jangan dolo, sosial kontrol dilakukan bila mana sudah ada kontrak politik dalam janji janji politik yang disampaikan melalui kampanye Pemilukada” imbuhnya.
Dengan demikian, harapannya kepada masyarakat untuk komponen masyarakat yang tersebar di satu kota dan lima kabupaten supaya memberikan dukungan terhadap pejabat Gubernur dan pembantu pembantu (Pejabat) yang ada untuk melaksanakan tugas tugas pemerintahan sampai dengan mengantarkan Provinsi kita PBD ini melaksanakan pesta demokrasi yang pertama ini dengan baik dan menghasilkan pemimpin baru yang amanah dan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. (ris).
