Yanto Ijie : Jangan Semua OPD PBD Diisi oleh Timnya Mantan Walikota Sorong
SORONG – Secara terang-terangan Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya meminta jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kepada Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Dr.Drs. Mohammad Musa’ad. “Saya meminta Pj. Gubernur Papua Barat Daya harus memperhatikan keseimbangan, masa kami Tim Deklarator tidak mendapatkan bagian, kami bisa saja ribut, membuat aksi, karena kami juga berjasa atas lahirnya Pemekaran PBD ini,” tegas Juru Bicara Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie, Selasa (10/1).
Menurut Yanto, Pj. Gubernur Papua Barat Daya telah mengangkat 16 Plt pejabat yang menduduki jabatan sebagai pimpinan OPD, Kepala Bagian dan Staf Ahli. Oleh sebab itu, Yanto mewakili Tim Deklarator PBD meminta bagian di Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. “Tim deklarator sudah menyampaikan usulan ke Bapak PJ Gubernur. Dalam usulan itu kami juga minta mendapat bagian dari Plt. OPD. Kami menduga, sudah ada intervensi mendalam, dimana rata-rata jabatan strategis sekitar 10 OPD itu diisi oleh orang-orang tim percepatan yang diketuai Mantan Walikota Sorong itu,” tukasnya.
Yanto meminta agar Pj Gubernur Mohammad Musa’ad untuk memberikan porsi yang sama kepada tim deklarator dan tim presidium. Karena provinsi ini hadir juga ada bagian perjuangan dari tim deklarator yang menjadi pencetus pertama. Ditegaskan Yanto bahwa usulan yang disampaikan itu untuk menduduki jabatan di OPD bukan staf ahli atau asisten. Penempatan OPD dinilai lebih berpihak pada tim percepatan. Hal ini, sambung Yanto membuktikan bahwa ternyata Pj Gubernur Mohammad Musa’ad sudah diintervensi. “Bapak Pj Gubernur bilang dia tidak bisa diintervensi tapi ini kelihatan sudah ada yang intervensi. Katanya, provinsi Papua Barat Daya hadir untuk seluruh masyarakat khususnya orang Papua. Bukan milik ketua tim percepatan pemekaran provinsi Papua Barat Daya Lambertus Jitmau,” paparnya.
Jabatan strategis seperti Bappeda, BKD, dan Keuangan lanjut Yanto, semestinya dijabat oleh orang Papua, karena saat ini SDM orang asli Papua sudah banyak yang mampu bekerja di jabatan strategis. “Intelektual orang Papua ini banyak, masa jabatan strategis seperti Bapeda maupun keuangan itu dijabat non-OAP,” tuturnya.
Mengingat kamtibmas, tambah Yanto, Tim Deklarator akan melakukan pendekatan secara persuasif. Dengan harapan Penjabat Gubernur bisa mengakomodir usulan tim deklarator. Namun jika tak diindahkan, maka tim tidak segan-segan turun ke jalan. Yanto mengatatakan, katanya ada beberapa Plt Pimpinan OPD yang merupakan titipan Kementerian Dalam Negeri. “Kami pertanyaan itu nama-nama yang menjadi titipan Menteri Dalam Negeri itu betul atau tidak, jangan sampai hanya bawa nama pak menteri saja,” tegasnya.
Ia berharap, sisa jabatan OPD yang saat ini belum ada pejabat, harus diisi oleh tim deklarator. Demi menjaga kestabilan dan keamanan di Papua Barat Daya, Pj Gubernur diminta mempertimbangkan dan mengakomodir Tim Deklarator. “Saya lihat tim presidium juga tidak ada, semua didominasi tim percepatan. Jadi tolong Bapak Gubernur pertimbangkan hal ini,” pungkasnya. (juh)
