Yosafat Kambu : Penentuan Penjabat Gubernur Papua Barat Mutlak Hak Prerogatif Presiden
SORONG – Hadirnya Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menjadi provinsi ke-38 di Indonesia, menjadi berkat bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah Sorong Raya. Oleh karenanya, kepada seluruh potensi generasi emas Sorong Raya diminta menyamakan persepsi membangun persatuan guna mendukung kehadiran provinsi ini. Demikian disampaikan Ketua Dewan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Yosafat Kambu,M.Th,MSi kepada Radar Sorong, Selasa (6/12).
Yosafat mengatakan, perjuangan pemekaran DOB PBD telah memakan waktu waktu yang cukup panjang selama 16 tahun. “16 tahun bukan waktu yang singkat, perjuangan ini telah menimbulkan banyak korban harta benda maupun korban nyawa dan perjuangan ini murni aspirasi masyarakat nusantara yang ada di wilayah Sorong Raya,” kata Yosafat Kambu sembari menyatakan, atas nama tim yang dan seluruh lapisan masyarakat menyampaikan ungkapan dan rasa syukur kepada Tuhan dan juga Presiden, Ketua DPR RI yang telah mengesahkan DOB PBD menjadi provinsi ke-38 di bumi nusantara ini.
Disinggung mengenai siapa-siapa yang dinilai pantas menduduki posisi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Yosafat menyatakan bahwa ketentuan aturannya sudah sangat jelas bahwa yang menduduki jabatan caretaker adalah pegawai aktif yang telah memenuhi persyaratan, siapapun yang diturunkan sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya merupakan hak prerogatif Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri. “Tugas kami tim sudah selesai pada saat RUU PBD disahkan menjadi UU pada tanggal 17 November lalu. Selanjutnya terkait Penjabat Gubernur PBD adalah mutlak hak prerogatif Presiden,” tandasnya.
Atas nama Tim Presidium dan Tim Deklarator, Yosafat Kambu mengharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik masyarakat, intelektual, pada tokoh, agar sama-sama menahan diri, tidak mudah membangun opini yang berpotensi membuat kegaduhan di masyarakat. “Provinsi ini hadir untuk seluruh lapisan masyarakat nusantara, bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi dan menyampaikan rasa syukurnya kepada tim yang telah berjuang untuk mewujudukan PBD, baik itu Tim Presidium, Tim Deklarator, Tim Percepatan Pemekaran dan lainnya yang sama-sama mendorong sehingga akhirnya provinsi PBD ini hadir di wilayah Sorong Raya. “Saya harap provinsi yang ke-38 di Indonesia ini kita jaga dia dengan baik. Semua komponen masyarakat yang mau masuk bekerja mengabdi di provinsi ini harus diterima dengan baik. Provinsi ini jangan jadi bahan rebutan,” tegasnya sembari menambahkan, berbeda dengan pemekaran tiga provinsi baru di Provinsi Papua yang dimekarkan atas kebutuhan dan pertimbangan pemerintah pusat, provinsi Papua Barat Daya ini adalah provinsi yang diperjuangkan murni aspirasi masyarakat akar rumput. (ris)
